TERNATE (kalesang) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam cipayung plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Ternate, Maluku Utara, Kamis (26/10/2023) siang WIT. Lantas, apa tuntutannya?
Dari selebaran yang diperoleh, terdapat 7 poin tuntutan yang disampaikan kepada Pemkot Ternate, di antaranya masalah sampah, air bersih, pembangunan di tiga kecamatan terluar, persoalan APBD, korban penggusuran lahan, praktik pungli, serta masalah upah 300 tenaga kebersihan.
Berita Terkait: Ratusan Mahasiswa Demo Pemkot Ternate
“Permasalahan lain juga belum diselesaikan oleh Pemkot Ternate, sejauh ini masyarakat Kota Ternate diperhadapkan dengan beberapa masalah yang paling urgen adalah masalah sampah dan air bersih.” Demikian tertulis dalam selebaran seperti dikutip kalesang.id.
Menurut mereka, permasalahan yang ada menjadi bukti bahwa Pemkot Ternate gagal untuk membangun Kota Ternate sebagai kota yang mandiri dan berkeadilan.
Berita Terkait: Demo Ratusan Mahasiswa di Depan Kantor Walikota Ternate Ricuh
Disebutkan pula, pemanfaatan anggaran juga kerap menjadi masalah serius, pasalnya dari sekian banyaknya (kegiatan dalam) APBD yang disahkan hampir tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan di tiga kecamatan terluar.
“Semua hal yang terjadi mustahil bukan dari kelalaian Pemkot Ternate serta lemahnya fungsi kontrol DPRD sebagai wakil rakyat.” Katanya.
Menanggapi permasalahan sampah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate Tonny S. Pontoh mengatakan kritik dan saran tentunya diterima. Menurutnya, pemerintah tetap berusaha menyelesaikan step by step masalah sampah yang ada.
Dikatakan, penyelesaian tersebut dibuktikan dengan adanya pengadaan armada roda tiga yang diserahkan ke pihak kelurahan, dan diselesaikan secara bertahap.
“Jadi adik-adik sekalian saya minta dengan hormat bantu kami untuk sama-sama peduli dengan lingkungan kita masing-masing.” Ujar Tonny di hadapan ratusan mahasiswa.
Pada tahun 2024, lanjut dia, pemerintah tidak secara langsung membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Akan tetapi, DLH akan menyelesaikan ke sumber adanya sampah yaitu di rumah tangga.
Baginya, ke depan harus ada sosialisasi di rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah, baik sampah organik maupun non-organik. Sehingga sampah yang tidak bisa didaur ulang dibuang ke TPA.
“Kalau sudah dipilah, apa lagi yang bisa dibuat? Menjadikan sampah bernilai ekonomis. Ketika sampah kita pilah kemudian disetor ke bank di sampah itu bernilai rupiah.” Jelas Tonny.
“Terkait dengan upah petugas kebersihan itu bukan persoalan Pemkot Ternate, ini masalahnya karena sistem yang dibangun pemerintah pusat. Kenapa? Karena dari sini harus melalui beberapa pintu dulu, provinsi, pusat, kemudian balik lagi ke sini. Buatkan Perda lagi. Itu yang bikin tertunda. Persoalan Pemkot Ternate tidak mungkin tidak akan membayar. Hak tetap dibayar, sementara ini masih dalam proses.” Bebernya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rus’an M. Nur Taib juga turut menanggapi tuntutan mahasiswa. Menurutnya, di tahun 2023 Pemkot Ternate khususnya di PUPR kurang lebih menganggarkan sebesar Rp30 miliar untuk tiga kecamatan terluar yakni Kecamatan Pulau Hiri, Moti, dan Kecamatan Batang Dua.
“Kecamatan Batang Dua sendiri untuk jalan dan infrastruktur lainnya (dianggarkan-red) Rp19 miliar. Ditambah lagi Rp1,3 miliar untuk program TMMD.” Ungkap Rus’an.
Hal itu, kata dia, membuktikan kalau Pemkot Ternate benar-benar peduli dengan tiga kecamatan terluar, yang mana pekerjaannya bermacam-macam seperti jalan, talud, juga air bersih.
“Untuk Kecamatan Pulau Hiri dan Moti juga sama masing-masing kurang lebih Rp5 miliar, programnya macam-macam seperti jalan, air bersih termasuk akses pelabuhan yang nanti kita siapkan sampai tahun 2024.” Tuturnya.
Rus’an juga menyebutkan alasan Pemkot Ternate melakukan pekerjaan jalan di dalam Kota Ternate, kata dia, disetiap lima tahun ada namanya masa pemeliharaan jalan (hotmix). Sebenarnya, di Kota Ternate rata-rata masa sudah lewat, artinya sudah di atas 10 tahun.
“Kalau sebenarnya kalau kita mau lapis (hotmix jalan-red) sudah lewat. Tapi dengan perhatian pemerintah harus kita lakukan itu.” Ujarnya lagi.
“Kenapa di Pulau Moti tidak dilakukan, karena di sana tidak ada AMP belum tersedia. Harus kita sediakan dulu di sana. Kenapa Pulau Hiri bisa? Karena Hiri dekat dengan Kota Ternate, sehingga itu bisa dilakukan di Ternate dan diangkut dengan kapal.” Sambung Rus’an.
Selain itu, hotmix juga Rus’an menambahkan harus dilihat dari lalu lintas harian rata-rata (LHR), atau volume lalu lintas yang dua arah yang melalui suatu titik rata-rata dalam satu hari.
“Standarisasinya ada, kalau Pulau Moti kan kendaraannya belum mencukupi LHR. Boleh dibangun? Boleh, tapi syarat itu belum terpenuhi. Tetapi ke depan pemerintah tetap akan bangun itu.” Sebutnya.
Reporter: Rahmat Akrim
Redaktur: Junaidi Drakel
