Kalesang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandatangani lukisan yang merupakan cover atau sampul dari buku cerita tanah ulayat hari ini, Rabu (04/09/2024)
Penandatanganan cover buku yang disusun oleh tim penulis terdiri dari Prof. Dr. Kurnia Warman, M. Adli Abdullah, Iskandar Syah, Setyo Anggraini, Adi Putra Fauzi, dan Beni Kurnia Illahi itu berlangsung di The Trans Luxury Hotel, Bandung.
Dimana, buku cerita tanah ulayat hari ini berisi tentang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang tersebar di seluruh Indonesia. Buku tersebut memudahkan pembaca untuk memahami sebaran masyarakat tentang hukum adat.
Di atas lukisan tersebut, Menteri AHY menorehkan pesan yang berbunyi, terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di mana pun berada. Ungkapan itu adalah bentuk dukungan dan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat hukum adat.
BACA JUGA: AHY Siapkan Baseline Program Pertanahan dan Tata Ruang untuk Transisi Kepemimpinan
Bentuk dukungan dan komitmennya itu dibuktikan melalui penerbitan dua buku mengenai masyarakat hukum adat yang berjudul cerita tanah ulayat hari ini dan buku saku pendaftaran tanah ulayat. Buku itu diluncurkan dalam rangkaian international meeting on best practices of ulayat land registration in Indonesia and ASEAN countries yang berlangsung dari tanggal 4-7 September 2024.
Lukisan yang menggambarkan sebuah rumah adat, hutan, dan perbukitan tersebut dilukis oleh seorang seniman yang saat ini berkarya di Kota Cirebon bernama Saefudin. Pria ini menyebut lukisan yang ia buat merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena telah berupaya menyertipikasi tanah-tanah adat yang telah memberi kehidupan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia.
Sebagai informasi, Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai pendaftaran hak atas tanah ulayat ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara.
Di antaranya, perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara, perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos.
Selanjutnya, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand, perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 Povinsi di Indonesia, peserta dari Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari Kementerian-Kementerian terkait, para akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)