Realisasi KUR Melemah, Penyaluran Belanja Modal Masih Rendah di Maluku Utara

Kalesang – Meski pendapatan daerah tumbuh positif, Maluku Utara masih menghadapi tantangan serius dalam hal penyerapan anggaran dan pembiayaan usaha mikro. Hal ini dikemukakan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata dalam media briefing “Torang Pe APBN” pada Selasa (6/5/2025).

Hingga Maret 2025, pendapatan daerah dari APBD mencapai Rp2.998,11 miliar, tumbuh 20,05 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun belanja daerah baru terealisasi Rp491,99 miliar atau 7,69 persen dari pagu, dengan serapan belanja modal sangat rendah di angka 5,98 persen.

“Kondisi ini mengindikasikan potensi idle cash dan lambannya pelaksanaan proyek infrastruktur strategis,” ungkap Tunas.

BACA JUGA : Ketahanan Ekonomi Maluku Utara Tangguh di Tengah Gejolak Global

Tak hanya itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mengalami kontraksi. Total realisasi hanya Rp125,13 miliar untuk 2.227 debitur, turun 20,40 persen dari tahun lalu. Kabupaten Halmahera Utara mencatat kontribusi tertinggi, namun penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) sangat terbatas, baru mencapai Rp7 juta.

Sementara itu, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga belum merata. Kota Ternate bahkan belum menerima rekomendasi pencairan karena persoalan validasi data.

“Perlu koordinasi lebih kuat antara pusat dan daerah untuk mempercepat penyerapan, sekaligus menjaga efektivitas belanja dan distribusi bantuan,” tegas Tunas.