TKD Dipangkas Rp200 Miliar, Pemkot Ternate Reviu Ulang RPJMD 2021–2026
TERNATE, Kalesang – Pemerintah Kota Ternate memastikan akan mereviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 menyusul adanya pengurangan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2025. Kepastian ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, Kamis (11/12/2025).
Thamrin mengungkapkan, penyesuaian dilakukan karena estimasi pendapatan daerah tidak sesuai proyeksi awal akibat berkurangnya TKD. Di Ternate, pengurangan tersebut mencapai hampir Rp200 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah perlu memangkas volume sejumlah program dan kegiatan yang sudah disusun.
“Seluruh pemerintah daerah di Indonesia mengalami pengurangan TKD. Di Ternate hampir sekitar 200 miliar. Dampaknya tentu pada rencana kerja, sehingga kami akan mereviu kembali program dan kegiatan, mungkin dengan mengurangi volumenya agar kebutuhan mendasar tetap bisa terpenuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan, Bappelitbangda juga akan memilah program yang benar-benar urgen dan sesuai visi serta arah pembangunan dalam RPJMD. Program yang tumpang tindih di beberapa OPD akan dikurangi atau dibatasi.
“OPD yang berkaitan dengan layanan publik seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Tantangan Baru: DAK Dihapus, Diganti Program Revitalisasi
Thamrin menjelaskan, mulai tahun depan daerah tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) karena mekanismenya berubah menjadi Instruksi Presiden (Inpres), di mana seluruh pengelolaan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
“DAK akan diganti dengan program revitalisasi. Jadi walaupun tidak ada DAK untuk pembangunan sekolah, tetap akan dilaksanakan. Tahun 2026 kita mendapat kurang lebih 30–40 sekolah untuk revitalisasi, baik rehab ringan, berat maupun pembangunan baru,” katanya.
Tantangan lain yang dihadapi Pemkot Ternate yakni pembiayaan untuk rekrutmen PPPK Paruh Waktu yang mencapai hampir Rp70 miliar per tahun.
“Ini berarti beban anggaran tersedot cukup besar ke belanja pegawai. Mudah-mudahan program yang sudah diatur tidak terganggu,” ujarnya.
Meski demikian, Bappelitbangda berharap seluruh OPD dapat menyelesaikan program dan kegiatan tahun 2025 tepat waktu seiring penutupan tahun anggaran.
