TERNATE, Kalesang — Pemerintah Kota Ternate terus memperkuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan produksi video yang digelar pada Senin (15/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 6 Ternate ini dijadwalkan selama lima hari, mulai 15 hingga 19 Desember 2025. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Digital Talent Scholarship (DTS) Government Transformation Academy (GTA).
Pelatihan ini diikuti ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Manado bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate.
Kepala BPSDMP Manado, Arsyad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menyiapkan aparatur pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Kami melaksanakan dua pelatihan secara paralel, yakni Pemanfaatan AI di Pemerintahan dan Video Production for Government Campaign. Kelas AI diikuti 50 peserta, sementara kelas produksi video diikuti 25 peserta,” ujar Arsyad.
Ia menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh berhenti pada tataran konsep, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Transformasi digital bukan sekadar memindahkan pekerjaan dari kertas ke komputer, tetapi bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mempermudah proses bisnis pemerintahan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ternate, H. Damish Bashir, menekankan bahwa perubahan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis menuntut birokrasi meninggalkan pola kerja lama yang kaku dan prosedural.
“Transformasi pemerintahan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang tidak dapat ditunda. Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan,” ujar Damish.
Ia juga mengapresiasi para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dan berharap pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal di masing-masing OPD untuk mendukung peningkatan kinerja dan kualitas layanan publik.
