Ekonomi Maluku Utara Tumbuh 29,81 Persen, Inflasi Jelang Ramadhan Jadi Tantangan
TERNATE, Kalesang – Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara melaporkan kinerja ekonomi regional yang tetap tangguh pada awal 2026. Meski mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 29,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan IV 2025, stabilitas harga menjelang bulan Ramadhan menjadi fokus kewaspadaan pemerintah.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, menjelaskan lonjakan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong ekspansi signifikan di sektor industri pengolahan dan pertambangan, terutama melalui program hilirisasi logam.
“Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini turut diiringi dengan perbaikan signifikan pada indikator kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara naik menjadi 72,52, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,59 persen,” ujar Sakop, Rabu (25/02/2026).
Meski indikator makro menunjukkan tren positif, Sakop memberikan catatan khusus terkait inflasi yang tercatat sebesar 4,86 persen pada Januari 2026. Ia mengingatkan adanya potensi kenaikan harga riil seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Ramadhan.
“Kondisi ini mencerminkan perlunya kewaspadaan terhadap lonjakan harga riil mendekati peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Bulan Ramadhan,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, hingga akhir Januari 2026 pendapatan negara di Maluku Utara mencapai Rp268,36 miliar atau 4,44 persen dari pagu, tumbuh 17,40 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari PPN/PPnBM yang melonjak hingga 193,41 persen, dengan sektor transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang pajak dalam negeri terbesar.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp1.324,17 miliar atau 9,56 persen dari total pagu. Namun, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kontraksi akibat keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant oleh sejumlah pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, akademisi dari Universitas Khairun, Dr. Chairullah Amin, yang hadir sebagai Local Expert, memberikan pandangan kritis terkait kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di sejumlah daerah yang dinilai perlu segera dioptimalkan.
“SILPA daerah dianggap terlalu tinggi, sehingga perlu untuk mendorong penyerapan belanja daerah,” ujar Chairullah.
Ia juga merekomendasikan diversifikasi ekonomi, terutama pada sektor perikanan, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat Maluku Utara.
Reporter: Nur Imaniar Naraya
Editor : Yunita Kaunar
