Warga Protes Tiket Subsidi Ludes Sebelum Jadwal, Diduga Ada Permainan Oknum
TERNATE, Kalesang – Ratusan calon penumpang memadati loket penjualan tiket kapal di Kelurahan Mangga Dua, tepatnya di depan gerbang masuk Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Selasa (17/3/2026).
Kericuhan kecil sempat terjadi menyusul dugaan adanya “permainan” tiket subsidi oleh oknum petugas.
Pantauan di lokasi menunjukkan antrean panjang sudah terjadi sejak pagi hari. Para calon penumpang ini hendak membeli tiket tujuan Morotai, Halmahera Selatan (Halsel), Sanana, dan sejumlah wilayah lain di Maluku Utara untuk keperluan mudik Lebaran.
Keresahan warga memuncak ketika petugas menyatakan tiket bersubsidi telah habis sejak Senin 16 Maret. Padahal, berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, program subsidi tersebuti dijadwalkan masih tersedia hingga akhir Maret.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah daerah menyediakan tiket subsidi bagi masyarakat mulai 12 hingga 31 Maret 2026. Program ini ditujukan untuk meringankan beban ekonomi warga yang ingin pulang kampung.
Sesuai jadwal resmi, keberangkatan mudik gratis atau bersubsidi berlangsung pada 11–18 Maret 2026 melalui Pelabuhan Ahmad Yani dan Pelabuhan Bastiong. Sementara arus balik dijadwalkan pada 25–30 Maret 2026.
Salah satu calon penumpang tujuan Babang, Putra, mengaku heran dengan klaim petugas loket yang menyebut kuota subsidi telah habis lebih awal. Ia menilai kondisi tersebut tidak masuk akal.
“Subsidi seharusnya masih ada sampai 18 Maret seperti yang disampaikan Ibu Gubernur. Tapi petugas bilang sudah habis sejak kemarin. Kami curiga ada permainan oknum atau calo, karena tidak masuk akal stoknya hilang secepat itu,” ujar Putra.
Putra juga menduga adanya praktik penjualan tiket non-subsidi secara sengaja untuk meraup keuntungan di tengah tingginya permintaan masyarakat.
“Kami menduga ada permainan. Dalam sehari ada sekitar 50 sampai 70 tiket yang dijual di luar jalur subsidi. Ini jelas mencari untung di atas kebutuhan warga yang mau mudik,” tegasnya.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera turun tangan melakukan pengawasan serta mengevaluasi kinerja petugas penjualan tiket di lapangan.
“Pemerintah harus evaluasi petugas penjualan tiket ini. Jangan sampai program baik dari Ibu Gubernur dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola loket penjualan tiket di kawasan Bastiong belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan praktik calo maupun manipulasi stok tiket subsidi tersebut.
Reporter: Nur Imaniar Naraya
Editor : Yinita Kaunar
