UMKM Kuasai Ekonomi Malut, Didominasi Pelaku Usaha Mikro
Ternate, Kalesang – Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Maluku Utara kian menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah UMKM di wilayah ini hampir mencapai 195 ribu unit usaha, sekaligus menjadi tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, menegaskan bahwa UMKM merupakan kekuatan utama yang menjaga stabilitas ekonomi masyarakat hingga ke level paling bawah.
“UMKM bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Potensinya sangat besar untuk terus dikembangkan,” ujarnya.
Kontribusi tersebut juga tercermin dari tingginya daya serap tenaga kerja yang mencapai 584.988 orang. Angka ini menempatkan UMKM sebagai sektor strategis dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Handi, penguatan UMKM menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Maluku Utara.
Meski demikian, struktur UMKM di daerah ini masih didominasi usaha mikro yang mencapai sekitar 95 persen. Sementara itu, usaha kecil hanya menyumbang 4 persen dan usaha menengah sekitar 1 persen. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia terus mendorong berbagai program penguatan, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi transaksi melalui QRIS, hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM,” ungkapnya.
Dari sisi persebaran, Kota Ternate masih menjadi pusat aktivitas UMKM dengan jumlah mencapai 69.742 unit usaha. Posisi berikutnya ditempati Halmahera Selatan dengan 48.279 unit usaha.
“Meski masih terpusat di wilayah tertentu, Bank Indonesia optimistis pertumbuhan UMKM akan semakin merata. Sejumlah daerah seperti Halmahera Barat, Tidore, hingga Morotai dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang seiring peningkatan infrastruktur dan konektivitas,”bebernya.
Data ini merujuk pada hasil olahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara tahun 2024, yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah ke depan.
