20 Organisasi Bersatu Bentuk Koalisi Keberlanjutan Media
JAKARTA, Kalesang – Para pemangku kepentingan di bidang jurnalisme resmi mendeklarasikan Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem media dan menjaga keberlangsungan jurnalisme berkualitas di Indonesia.
Deklarasi KKM digelar di Gedung IASTH Lantai 6, Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Pembacaan deklarasi dilakukan perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y. Kristanti.
Pada tahap awal, Koalisi Keberlanjutan Media beranggotakan 20 organisasi yang berasal dari komunitas pers, perusahaan media, perguruan tinggi, serikat pekerja media, hingga organisasi masyarakat sipil. Sejumlah organisasi yang bergabung di antaranya AJI, AMSI, Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), SINDIKASI, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Tempo, Tribunnews, serta Universitas Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Al Azhar Indonesia, dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Koalisi juga didukung enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PPN/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
Untuk mengoordinasikan kerja koalisi, AJI, AMSI, dan UMN ditunjuk sebagai presidium selama satu tahun ke depan. Posisi tersebut selanjutnya akan bergilir sebagai bentuk kolaborasi antarlembaga.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi industri media.
“Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang harus dihadapi bersama,” ujar Nany.
Dalam menjalankan programnya, KKM telah menyusun enam peta jalan yang akan menjadi fokus kerja, yakni membangun konsensus mengenai informasi berkualitas untuk publik, memperkuat regulasi dan tata kelola pemerintah maupun platform digital, mengembangkan mekanisme dana publik untuk jurnalisme, mencegah kekerasan terhadap jurnalis dan media, memperkuat fondasi finansial serta ekosistem informasi yang sehat, dan meningkatkan peran publik dalam mendukung ekosistem informasi.
Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk “Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan” yang menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr. Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Prof. Masduki. Diskusi dipandu Koordinator Koalisi Media Alternatif, Luviana.
Dalam paparannya, Prof. Masduki menegaskan bahwa jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama.
“Harus ada gerakan kolektif. Jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Karena itu, krisis jurnalisme merupakan krisis yang juga menyangkut masa depan bangsa,” katanya.
Ia menilai pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menyatakan pemerintah mendukung upaya memperkuat keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak.
Menurutnya, media memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai institusi bisnis dan institusi sosial yang bertugas menyediakan informasi berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, media membutuhkan dukungan sumber daya dan model bisnis yang sehat agar tetap mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya.
“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Jumlah media terus bertambah, tetapi kita juga harus memastikan media yang tumbuh memiliki kredibilitas karena media merupakan salah satu pilar demokrasi,” ujarnya.
Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, menambahkan bahwa Dana Jurnalisme harus difokuskan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan semata-mata menopang perusahaan media.
“Dana Jurnalisme menjadi instrumen yang baik untuk menyelamatkan jurnalisme,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Dewan Pers mengenai Dana Jurnalisme telah melalui berbagai tahapan pembahasan dan tinggal menunggu penetapan sebagai keputusan Dewan Pers.
Senada dengan itu, Dr. Eriyanto menegaskan bahwa jurnalisme merupakan barang publik sehingga skema Dana Jurnalisme harus benar-benar diarahkan untuk mendukung lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas. Ia juga mengingatkan pentingnya keberagaman sumber pendanaan agar independensi media tetap terjaga.
