Pemerintah Targetkan Nilai Tukar Nelayan Naik, Siapkan 2.000 Kampung Nelayan
TERNATE, Kalesang – Pemerintah pusat mengalihkan fokus kebijakan pangan pada 2026 ke upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan angka kemiskinan di wilayah pesisir, terutama di provinsi kepulauan seperti Maluku Utara yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor perikanan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai memimpin Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela Ternate, Rabu (5/8/2026).
Menurut Zulkifli, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan nelayan setelah target swasembada pangan karbohidrat berhasil dicapai pada tahun sebelumnya. Ia menyebut tingkat kesejahteraan nelayan masih tertinggal dibandingkan petani sehingga perlu mendapat perhatian khusus.
“Tahun lalu kita sudah swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini perintah Bapak Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan. Nilai tukar petani padi sudah mencapai 127, sedangkan nelayan masih 103. Targetnya dalam satu tahun bisa naik menjadi 120,” kata Zulkifli.
Sebagai bagian dari program tersebut, pemerintah akan membangun 2.000 Kampung Nelayan di berbagai daerah di Indonesia. Kawasan ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari cold storage, pabrik es, bengkel, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Ia menjelaskan, penyediaan infrastruktur tersebut bertujuan memperkuat rantai distribusi hasil perikanan sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan. Dengan adanya fasilitas penyimpanan, hasil tangkapan tidak harus langsung dijual saat harga ikan turun sehingga nelayan berpeluang memperoleh harga yang lebih menguntungkan.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih. Koperasi ini akan berperan menyerap hasil tangkapan ketika harga pasar melemah, kemudian mendistribusikannya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Zulkifli, program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di kawasan pesisir.
“Kampung nelayan akan menciptakan aktivitas ekonomi baru. Koperasi Nelayan juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga anak-anak muda di kampung nelayan memiliki peluang bekerja,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dapat mendukung percepatan pelaksanaan program tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan nasional.
