Dinilai Lambat, DPRD Warning Pemkot Ternate

TERNATE (kalesang) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate segera menyampaikan hasil evaluasi Pemprov Malut terkait APBD Perubahan 2022.

Selain hasil evaluasi APBD Perubahan, DPRD juga merasa perihatin atas keterlambatan Pemkot Ternate untuk menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2023.

“Hingga memasuki bulan November namun APBD Perubahan yang telah dievaluasi oleh Pemprov belum juga disampaikan oleh Pemkot ke DPRD.”Ucap Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda, Senin (31/10/2022).

Padahal, menurut Politisi Demokrat itu DPRD juga harus mengetahui hasil koreksi dari Pemprov Malut, apalagi dalam waktu satu bulan ke depan sangatlah pendek untuk merealisasikan anggaran.

“Tidak hanya itu, kami DPRD sangat prihatin atas keterlambatan Pemkot Ternate dalam hal ini walikota belum juga menyampaikan APBD Induk 2023 ke DPRD.” Ungkapnya.

Dikatakan, jadwal yang sudah disampaikan berubah-ubah namun tetap saja tidak disampaikan, padahal DPRD sudah meminta dan menyurat kepada Pemkot Ternate dalam hal ini Walikota Ternate, sehingga terkesan tidak serius dalam mengelola pemerintahan dan tata kelola keuangan.

Heny mengemukakan, mengacu pada pengalaman tahun anggaran 2022 yang hampir selesai ini sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa APBD 2022 slowly di awal dan tergesa-gesa di akhir tahun.

“Kami DPRD mewarning Pemkot agar lebih serius dalam mempedomani Permendagri 84 tahun 2022 tentang penyusunan APBD 2023.” Tegasnya.

Lanjutnya, percepatan penyerapan anggaran di tahun 2023, tentu erat kaitannya dengan pengesahan APBD 2023 yang sampai kini tahapannya belum jelas, yakni kapan waktu pengajuan maupun pembahasan.

“Jangan lagi mengulangi cerita masa lalu di mana APBD 2022 yang mana pembahasan dilakukan dengan cara menggenjot waktu sehingga ada hal-hal yang terlupakan ataupun terabaikan karena dilakukan secara tergesa-gesa.” Bebernya.

“Sekali lagi kami DPRD mewarning Pemkot agar fokus dan serius dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD Induk 2023.” Katanya.

Karena ini, tambah Heny adalah awal dari seluruh aspek, dan pimpinan OPD harus siap sehingga jangan sampai keterlambatan pembahasan APBD malah dijadikan alasan bagi pimpinan OPD untuk berleha-leha dalam melaksanakan tupoksinya.

“Untuk OPD teknis agar lebih jeli dalam merancang jadwal kegiatan jangan sampai seperti sekarang ini.” Tukasnya.(m-01)

 

 

Reporter: Rahmat Akrim

Redaktur: Wawan Kurniawan