BPBD Tidore Kepulauan Minta Warga Hati-Hati Beraktivitas

TIDORE (kalesang) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tidore Kepulauan minta agar warga selalu berhati-hati dalam beraktivitas.

Hal itu diungkapkan Kepala BPBD Muhammad Abubakar saat diwawancara, kalesang.id. Minggu (5/3/2023).

Menurut dia, meskipun prakiraan Profesor Frank Hoogerbeets akan terjadi peristiwa gempa seismik besar dalam waktu dekat di wilayah Pasifik Barat, mulai dari Kamchatka, Kepulauan Kuril dan Jepang, kemudian wilayah Pasifik Utara di atas Filipina, menandai Sulawesi, Halmahera, dan mungkin Laut Banda  berdasarkan metode dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi Muhammad mengatakan selaku umat yang beragama, itu semua terjadi atas kehendak yang kuasa.

Meskipun begitu, dia meminta agar warga masyarakat selalu berdoa dan disertakan rasa ikhtiar dalam melakukan aktivitas.

“Kita tidak tau semua ini terjadi atau tidak, tapi kita harus selalu siap dalam segala bentuk kemungkinan yang terjadi nanti, jadi selalu hati-hati dalam beraktivitas.” Ujar Muhammad.

Dia menambahkan, wilayah Maluku Utara masuk dalam ring of fire atau jalur gunung api aktif, yang potensi tinggi akan terjadi bencana rentan terjadi.

Di Tidore, kata dia, semua wilayah di delapan kecamatan terutama empat kecamatan di Wilayah Oba merupakan titik-titik rawan, tidak hanya rawan gempa, tetapi juga banjir, puting beliung dan sebagainya.

“Untuk itu sekali lagi kita harus selalu berhati-hati.” Ujarnya lagi.

Terpisah, dia juga mengatakan dalam pembukaan acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penanggulangan bencana 2023 pada dua hari lalu, Presiden RI Ir Joko Widodo dalam arahannya bilang perubahan iklim dunia menimbulkan potensi kerawanan bencana yang makin bertambah.

Jokowi bilang di tahun 2023 rawan bencana di Indonesia naik 8,1 persen. “Jadi dari persentase kenaikan itu, Indonesia di nomor 3 rawan bencana di dunia.” Pungkasnya.

Berikut ini, arahan presiden Jokowi dalam pembukaan acara Rakornas Penanggulangan Bencana di awal Maret 2023 yang dihimpun kalesang.id, antaranya:
1. Pemerintah Daerah (Pemda) bertanggung jawab menata pembangunan dengan tidak memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) di daerah rawan bencana,
2. Pemda dan BPBD sebagai ujung tombak penanganan bencana di daerah,
3. Selalu berkoordinasi untuk mengidentifikasi daerah potensi rawan bencana,
4. Selalu melakukan pengawasan pada pembagian bantuan sosial (Bansos) saat terjadi bencana, jangan sampai ada pihak yang manfaatkan situasi,
5. Laksanakan kegiatan pra bencana berupa sosialisasi kepada masyarakat serta melatih masyarakat dalam menghadapi bencana,
6. Pemda segera menyederhanakan aturan agar tidak menghambat dalam penanggulangan bencana (Potong birokrasi yang berbelit belit, dan
7. Pemda memperhatikan anggaran dalam penanganan penanggulangan bencana baik pada kegiatan pra bencana maupun saat terjadi dan pasca bencana.

Reporter: M. Rahmat Syafruddin
Redaktur: Wawan Kurniawan