Pemda Kepulauan Sula Butuh Kerja Sama Pemrov Maluku Utara Atasi Masalah Daerah Tertinggal
Muhlis: Saat Ini Sula dan Taliabu Jarang Tersentuh
TERNATE (kalesang) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Sula butuh kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku Utara untuk menuntaskan masalah daerah tertinggal.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Sula, Muhlis Soamole saat menghadiri rapat koordinasi penyerasian sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal yang digelar oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jumat (23/6/2023).
“Jangan berasumsi bahwa kami tidak mau bebas dari daerah tertinggal, yang jelas ada upaya-upaya dari Pemda Kepualauan Sula dan Pulau Taliabu terkait dengan masalah tersebut.” Tegasnya.
Muhlis mengatakan, pada tahun 2022 kemarin pihaknya telah berkonsultasi dengan Sekjen Kemendes dan hasil kerja sama Pemda Sula dan Taliabu telah menggelar rapat secara bersama yang melibatkan kurang lebih 12 kementerian.
Itu artinya, lanjut Muhlis, di tahun 2024 mendatang pihaknya sudah menginginkan agar Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu bisa keluar dari daerah tertinggal.
“Untuk itu kami berharap dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Maluku Utara tolong membantu Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu agar bisa keluar dari daerah tertinggal.” Harapnya.
Saat ini, Muhlis menyampaikan, daerah Kepulauan Sula terkait dengan akses jalan tentu sangat dibutuhkan, karena apabila akses jalan tersebut itu ada, maka otomatis perpuataran ekonomi akan hidup.
“Kami juga mau berpesan bahwa saat ini Sula dan Taliabu jarang tersentuh. Contohnya ASN, apabila ditugaskan di Sula dan Taliabu masih memilih-milih. Kalau seperti ini sampai kapan kita mau keluar dari daerah tertinggal.” Pungkasnya.(tr-01)
Reporter: Juanda Umaternate
Redaktur: Junaidi Drakel
