Wamenkop Dorong Percepatan Operasionalisasi KDKMP di Maluku Utara
Kalesang – Wakil Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Farida Farichah, menegaskan pentingnya akselerasi operasionalisasi Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari desa hingga kelurahan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Regional KDKMP yang digelar di Bela Hotel, Kota Ternate, Jumat (3/9/2025).
Menurut Farida, setelah melalui fase pembentukan, kini KDKMP memasuki tahap penguatan yang membutuhkan manajemen profesional, sumber daya manusia yang andal, tata kelola akuntabel, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif.
“Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan skema untuk memudahkan koperasi mengakses modal kerja awal maupun belanja modal. Kolaborasi dengan Himbara, mitra BUMN, LPDB, hingga lembaga keuangan lain adalah bentuk keberpihakan negara. Namun, akses pembiayaan ini harus ditopang dengan proposal usaha yang matang, kemitraan yang produktif, serta rencana bisnis realistis agar koperasi tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkelanjutan,” ujar Farida.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data operasional koperasi melalui aplikasi SIMKOPDES secara rutin. Data akurat, kata Farida, akan menjadi dasar perencanaan, evaluasi, sekaligus pembiayaan yang tepat sasaran.
“Forum ini saya minta dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai ajang konsolidasi strategi. Mari kita petakan kebutuhan, identifikasi kendala, rumuskan mitigasi risiko, dan bangun rencana aksi bersama. Kementerian Koperasi bersama Satgas Pusat siap mengawal, tetapi keberhasilan ada di tangan kita semua,” kata Wamen.
Farida optimistis, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, KDKMP dapat menjadi gerakan bangsa sekaligus tonggak baru bagi koperasi modern Indonesia.
“Insya Allah, dengan kerja keras dan pengawasan yang konsisten, KDKMP akan tumbuh menjadi kisah sukses yang mengangkat harkat ekonomi rakyat dan mengantarkan Indonesia menuju kesejahteraan merata,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Wamenkop meminta dinas terkait untuk menyampaikan komitmen melakukan sosialisasi ke KDKMP di wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan mampu memperluas pemahaman dan implementasi gerakan koperasi modern di tengah masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Kementerian Koperasi, Sekda Malut Samsuddin A. Kadir, para bupati/wali kota, serta perwakilan Dinas Koperasi dari sejumlah provinsi, termasuk Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Editor: Wendi Wambes
