Membaca Realitas

LKPJ 2025: Pemkot Soroti Ekonomi Ternate Tumbuh, Pengangguran dan Kemiskinan Ikut Naik

TERNATE, Kalesang — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Ternate, Rabu (4/3/2026).

Dalam laporan tersebut, Pemkot memaparkan capaian pembangunan daerah, kondisi ekonomi, serta pengelolaan keuangan sepanjang tahun anggaran 2025.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam pidato pengantar LKPJ menegaskan bahwa penyampaian laporan merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun.

Menurutnya, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dinamika dan tantangan, baik dari sisi fiskal, sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Meski demikian, berbagai program prioritas daerah tetap berjalan melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat.

Ekonomi Tumbuh, PDRB Meningkat

Pemkot Ternate mencatat pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 sebesar 6,50 persen. Angka ini meningkat dibandingkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sebelumnya, meskipun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2024 yang mencapai 8,85 persen.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp9,41 triliun pada 2025, meningkat dari Rp8,83 triliun pada 2024. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong sektor nonpemerintahan, terutama perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, transportasi dan pergudangan, serta sektor real estate.

PDRB per kapita Kota Ternate juga mengalami peningkatan. Pada 2025, nilainya mencapai Rp43,41 juta, naik dari Rp41,21 juta pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, tingkat inflasi tahunan Kota Ternate tercatat sebesar 1,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,29. Inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, antara lain perawatan pribadi dan jasa lainnya, perumahan dan utilitas, makanan dan minuman, serta transportasi.

Pengangguran dan Kemiskinan Naik

Di sisi lain, Pemkot Ternate mengakui adanya peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan sepanjang 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 6,92 persen, meningkat dari 6,42 persen pada tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin juga naik dari 3,14 persen menjadi 3,34 persen.

Wali Kota menjelaskan, peningkatan pengangguran dipengaruhi bertambahnya angkatan kerja baru, terutama lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi turut memengaruhi kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja.

Meski demikian, tingkat kemiskinan di Kota Ternate masih berada pada kategori rendah dan relatif terkendali.

IPM Tertinggi di Maluku Utara

Dalam aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate pada 2025 mencapai 83,01 poin. Capaian ini menjadi yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara dan berada di atas rata-rata nasional.

Angka tersebut mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun daya beli.

Realisasi Keuangan Daerah

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kota Ternate pada 2025 mencapai Rp926,8 miliar atau 83,12 persen dari target Rp1,11 triliun. Sementara realisasi belanja daerah tercatat Rp925,4 miliar atau 83,07 persen dari target yang sama.

Tahun 2025 juga menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Ternate 2025–2029. Agenda prioritas pembangunan difokuskan pada pelestarian cagar budaya, penguatan keragaman sosial budaya, serta mitigasi kebencanaan dalam pembangunan ruang kota yang mandiri dan berkeadilan.

Sepanjang tahun tersebut, Pemkot Ternate turut meraih sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat dan lembaga nasional, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, penghargaan bidang pendidikan, serta capaian dalam program pencegahan korupsi.

Mengakhiri pidatonya, Wali Kota berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

“Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami optimistis pembangunan Kota Ternate dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.