Dari Diskusi Moneter dan Fiskal, Pengangguran di Halut Tertinggi, Halsel Terendah
TIDORE (Kalesang) – Perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menggelar diskusi Diseminasi Moneter dan Fiskal Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gamalama Hotel Sahid Bela Ternate Kamis (7/4/2022).
Diskusi yang membahas Diseminasi Moneter dan Fiskal Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 itu, melahirkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi salah satu yang tertinggi dan berada di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN).
Sekretaris Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin Abdul Kadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/kota se Maluku Utara, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad dan Rektor Universitas Khairun Ternate Dr. M. Ridha Ajam hadir dalam kegiatan itu.
Kegiatan dikemas dalam bentuk diskusi dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara R. Eko Adi Irianto dan Kepala Ditjen Perbendaharaan Privinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto.
“Meskipun ditengah Pandemi Covid 19, salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi ini adalah dari sektor pertambangan.” Jelas Kepala Perwakilan BI Malut R. Eko Adi Irianto, Jumat (8/4/2022).
Sementara lanjut Eko, untuk Inflasi bahan pokok yang cenderung terjadi di momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), data dari BI secara historis 5 tahun terakhir memang selalu terjadi inflasi untuk bahan pokok, bahan pangan seperti cabai dan lain-lain.” Ucap Eko menambahkan
Sementara, Adnan Wimbyarto mengatakan, terkait dengan indikator kesejahteraan Maluku Utara, Pulau Taliabu saat ini yang paling terendah dan menjadi catatan Kepala Daerah agar segera dicarikan solusinya.
“Sedangkan untuk pengangguran terbuka, Halmahera Utara tercatat paling tinggi dan Halmahera Selatan terendah.”Ungkap Adnan.
Terkait realisasi Pagu Anggaran kata Adan menambahkan, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah, dana bagi hasil yang sudah memenuhi realisasi sesuai Pagu Anggaran.
“Namun realisasi Dana Desa belum mencapai Pagu, dari yang dianggarkan Rp919,56 milliar yaitu realisasinya diangka Rp918,52 milliar.”Urai Adnan sembari menambahkan, hal ini menandakan bahwa penggunaan dana desa belum secara penuh dipahami oleh perangkat desa, hingga menjadi PR untuk pemerintah.”Sesal Adnan.
Sedangkan terkait Kondisi Fiskal Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 realisasinya Rp10 triliun lebih, dari Pagu yang tersedia yaitu Rp12,55 triliun.
“Yang menjadi sektor unggulan dan terbesar di Provinsi Maluku Utara adalah sektor pariwisata.” Pungkas Adnan (tr-04)
Reporter: M Rahmat Syafruddin
Editor : Wawan Kurniawan
