Pemkot Ternate Tak Akan Rumahkan PPPK, Gaji Dipastikan Naik Tahun Depan
Ternate, Kalesang – Di saat sejumlah pemerintah daerah di Indonesia menghadapi persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah Kota Ternate memastikan kondisi tersebut tidak terjadi di daerahnya. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan skema kenaikan penghasilan bagi PPPK pada tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan kemampuan fiskal daerah masih memungkinkan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran gaji PPPK. Kepastian itu diperoleh setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi dan perhitungan terhadap postur APBD 2026.
“Hasil perhitungan yang kami lakukan menunjukkan pembayaran gaji PPPK tetap aman. Bahkan pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan besaran gaji mereka pada tahun depan,” katanya, Senin (6/7/2026).
Menurut Rizal, sejumlah daerah mengalami tekanan anggaran setelah kebijakan rasionalisasi belanja pada tahun sebelumnya yang berdampak pada berkurangnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Kondisi tersebut ikut memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi belanja pegawai pada tahun 2026.
Meski demikian, ia menegaskan Kota Ternate telah mengantisipasi kondisi tersebut melalui perencanaan anggaran sejak awal sehingga kewajiban pemerintah terhadap PPPK tetap dapat dipenuhi.
Rizal menjelaskan, sepulang dari retret nasional yang diikuti para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappelitbangda se-Indonesia di Jatinangor, Pemkot Ternate segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat mengenai pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), termasuk pembayaran gaji aparatur.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang meminta daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji PPPK untuk melaporkan kondisi keuangannya kepada pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki kebijakan untuk mengurangi atau merumahkan PPPK. Sebaliknya, pemerintah tetap menempatkan belanja pegawai sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan APBD, di samping pembiayaan sektor pendidikan, penanganan bencana, dan program pelayanan publik lainnya,” akuinya.
Di sisi lain, Pemkot Ternate terus mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal dan memastikan seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas. Hak-hak pegawai tetap menjadi perhatian pemerintah, dan alhamdulillah kondisi keuangan daerah masih mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut,” tutupnya.
