TERNATE,Kalesang — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pembenahan di empat sektor strategis.
Langkah pencegahan korupsi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang berlangsung di Auditorium Inspektorat Ternate, Selasa (22/9/2026).
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengatakan empat sektor yang menjadi fokus pembenahan yakni Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dana hibah dan bantuan sosial (bansos), pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta sektor pendidikan, termasuk penertiban pungutan liar.
Terkait Pokir DPRD, Tauhid menegaskan usulan dari para legislator tetap dapat diakomodasi dalam program pemerintah daerah. Namun, setiap usulan harus mengacu pada perencanaan pembangunan dan program prioritas Pemkot Ternate.
“Harus masuk dalam program prioritas pemerintah daerah, termuat dalam visi-misi. Jadi tidak boleh lari jauh dari semangat itu,” kata Tauhid.
Sementara di sektor pendidikan, Pemkot Ternate menyoroti penerapan aturan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta larangan pungutan yang tidak sah.
Tauhid mengatakan Dinas Pendidikan Kota Ternate telah menyiapkan rencana aksi untuk menindaklanjuti sejumlah temuan dan rekomendasi KPK di sektor tersebut.
Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dijadwalkan memaparkan rencana aksi dan langkah perbaikan sesuai bidang tugas masing-masing kepada tim KPK.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemkot Ternate.
