Hipmi Haltim-Jakarta Kritik Respons Pemda Hadapi Kebakaran Hutan
HALTIM, Kalesang — Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur-Jakarta (Hipmi Haltim-Jakarta) mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, segera mengambil langkah serius dalam menangani kebakaran hutan yang dilaporkan telah merembet hingga ke permukiman warga.
Desakan tersebut disampaikan Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Hipmi Haltim-Jakarta, Fachrullah Jasadi. Ia menilai, kebakaran yang terjadi bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat dan sumber penghidupan warga.
Fachrullah menyoroti respons pemerintah daerah yang dinilainya belum maksimal dalam menangani kebakaran tersebut. Menurutnya, ketika api mulai mendekati permukiman, pemerintah harus segera melakukan penanganan secara cepat dan terukur.
“Ketika api sudah menyentuh permukiman warga, ini bukan lagi sekadar peringatan awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan harus dilakukan secara cepat dan serius agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” tegas Fachrullah.
Ia mengatakan, dampak kebakaran tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan, tetapi juga mengancam rumah warga dan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan sekitar.
Karena itu, ia meminta Pemkab Halmahera Timur tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah biasa. Pemerintah, kata dia, harus hadir memberikan perlindungan dan memastikan masyarakat tidak menghadapi ancaman kebakaran seorang diri.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kebakaran dengan peralatan seadanya. Keselamatan warga dan perlindungan terhadap harta benda mereka harus menjadi prioritas pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain menyoroti respons pemerintah, Fachrullah juga mempertanyakan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di Kabupaten Halmahera Timur.
Ia menilai, ketersediaan armada pemadam kebakaran, jumlah personel, serta koordinasi lintas instansi merupakan faktor penting dalam memastikan penanganan kebakaran berjalan efektif.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan kebakaran terus meluas tanpa penanganan yang memadai.
“Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kesiapan armada, personel, dan sistem koordinasi penanggulangan kebakaran. Jika masih terdapat kekurangan, hal itu harus segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret,” katanya.
Fachrullah menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan masyarakat, terlebih ketika bencana telah mengancam kawasan tempat tinggal warga.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Hipmi Haltim-Jakarta mendesak Pemkab Halmahera Timur segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna meminta bantuan armada dan personel pemadam kebakaran.
Menurut Fachrullah, dukungan dari pemerintah provinsi diperlukan apabila kemampuan daerah belum mencukupi untuk menangani kebakaran yang terjadi.
“Kami mendesak pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk meminta bantuan armada dan personel pemadam kebakaran. Jangan menunggu sampai dampaknya semakin meluas baru mengambil langkah,” tegasnya.
Selain bantuan darurat, ia juga mendorong pembangunan pos pemadam kebakaran di seluruh 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur.
Keberadaan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan dinilai penting untuk mempercepat mobilisasi personel dan armada ketika terjadi kebakaran, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Pembangunan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan perlu menjadi perhatian serius. Dengan fasilitas yang lebih dekat dengan masyarakat, respons terhadap kebakaran diharapkan bisa lebih cepat dan risiko meluasnya api dapat ditekan,” ungkap Fachrullah.
Ia berharap desakan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera memperkuat sistem penanggulangan kebakaran, baik melalui penanganan darurat maupun penyediaan fasilitas yang memadai.
Fachrullah menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga harus membangun sistem pencegahan dan kesiapsiagaan yang lebih baik.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menunjukkan langkah nyata agar warga tidak terus-menerus berada dalam ancaman kebakaran,” pungkasnya.
