Tiga Daerah Belum Bisa Cairkan Dana Desa, Ini Penyebabnya
TERNATE(Kalesang)– Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Maluku Utara (Malut), Raymond J.Effendy mengungkapkan 2 Isu Strategis di Malut.
“Dua isu strategis di wilayah Maluku Utara yaitu Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.”Ungkapnya, Rabu (30/3/2022).
Di penghujung Triwulan pertama tahun 2022 ini, penyaluran DD baru mencapai Rp8,18 miliar atau 1 persen dari target sebesar Rp821,11 miliar, namun Februari 2022 lebih besar jika dibandingkan Februari tahun 2021 yang realisasinya sebesar 0,88 persen atau Rp8,105,534,800 dari target Rp919,556,082,00.
“Sampai 28 Februari 2022 dana desa baru tersalurkan 1 persen atau Rp8,18 Miliar dari target Rp821,11 miliar.”Katanya.
Ia menambahkan, untuk DAK fisik sampai 28 Februari 2022, belum ada realisasi, posisi ini tak berbeda jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021 lalu. Tetapi tahun ini diperkirakan Maret nanti akan terjadi realisasi di Pemerintah Provinsi Malut.
“Diperkirakan pada Maret akan terjadi realisasi di Pemprov Malut karena sudah ada progress upload dokumen.”Jelasnya.
Tambahnya juga, Pagu DAK fisik tahun 2022 sebesar Rp1,623,763,583,000 lebih besar dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp1,101,017,944,000.
Ditempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate , Rochmad Arif Tri Setyawan menjelaskan untuk penyaluran DD di wilayah kerja KPPN Ternate lebih banyak dilakukan di Bulan Maret ini.
“Sampai di Maret ini sudah tersalurkan sekitar Rp21 miliar, namun ada sejumlah Pemda yang belum dapat seperti Kepulauan Sula, Halmahera Barat, dan Halmahera Selatan karena ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi.”Ujarnya
Tambahnya juga tahun 2022 ini, ada beberapa konstruksi persyaratan dan penyaluran DD dan DAK Fisik sehingga ada beberapa pihak Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum memahami Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementrian.
“DAK fisik sampai Maret pada wilayah KPPN Ternate belum ada realisasi sama sekali, kami sudah lakukan pertemuan dengan BPKD, Inspektorat dan OPD namun memang rata-rata persyaratannya banyak yang belum selesai.”Tutupnya.(Tr-02)
Reporter: Sitti Muthmainnah
Editor : Wawan Kurniawan