Muhajirin: Pemerintah Harus Penuhi Tuntutan Mahasiswa
TERNATE (Kalesang) – Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Kota Ternate terkait naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) direspon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Maluku Utara.
“Jika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, DPRD akan menerima dan sesuai ketentuan akan disampaikan ke pemerintah daerah.”Ujar Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy saat diwawancarai Kalesang.id, Senin (18/4/2022).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, suport atau dukungan dari wakil rakyat untuk mahasiswa, menjadi bagian terpenting dan terkait dengan naiknya BBM pemerintah segera melakukan koordinasi antar instansi, lembaga dan juga pemerintah dan pengusaha guna memastikan harga pasar yang melambung.
“Harga pasar yang melambung di luar SPBU yakni di pihak pengecer.”Kata Muhajirin.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Ternate itu juga menambahkan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengintervensi apa yang dituntut mahasiswa.
“Walikota telah berjanji kalau tidak salah di berita-berita online akan mengintervensi memastikan harga BBM eceran yang melambung tinggi.” Ungkapnya.
Dikatakan, pemerintah punya wewenang yang secara administrasi berada di Kota Ternate, dimana ditugaskan dinas-dinas terkait untuk turun ke lapangan atas perintah walikota untuk memastikan harga BBM.
“Kegiatan-kegiatan illegal, orang bawa jerigen beli minyak di SPBU itu yang harus dipantau pemerintah harus dilarang.” Katanya.
“Walikota harus memfungsikan SKPD terkait, ada Satpol-PP, kita punya payung hukum untuk memfungsikan itu semua, Satpol-PP difungsikan melalui koordinasi dengan dinas terkait.”Sambung Muhajirin.
Muhajirin bilang jika ada SPBU yang melayani pembelian jerigen maka seharusnya perusahaan ditegura atau kalo perlu izinnya dicabut.
“Karena izinnya dikeluarkan oleh daerah, maka dicabut saja izinnya agar bisa lebih tertib.”Cetusnya sembari menambahkan
bahwa pihak DPRD sudah berungkali mengingatkan namun untuk masalah teknis itu wilayah pemerintah Kota Ternate.
“Kita akan koordinasi dan mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah agar segera melakukan penertiban.” Tutup Muhajirin.(tr-01)