Membaca Realitas
728×90 Ads

Komisi III DPRD Dorong Kota Ternate Menuju UHC

TERNATE (Kalesang) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mendorong Kota Ternate agar segera menuju Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau.

“Kenapa Kota Ternate sudah harus menuju UHC karena menjadi salah satu visi misi dari pada Ternate Andalan yani mendapatkan layanan kesehatan untuk warga Ternate, apalagi warga yang tidak mampu.” Ujar Nurlaela Syarif anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Senin (30/5/2022).

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, dari data yang tercover total  penduduk Kota Ternate sebanyak 201.456 jiwa, dimana kurang lebih terdapat 160.039 jiwa atau 79,44 persen yang telah tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

“Ada beberapa klasifikasi penerima bantuan mulai dari pendanaan APBN, dari APBD, terus penerima bantuan upah seperti ASN, TNI/Polri, Pekerja Swasta dan BUMN.” Ungkap Nurlaela.

Untuk menuju UHC kata Nurlaela, tentu saja ini merupakan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang dikelola oleh BPJS kesehatan, harus dipastikan seluruh penduduk Kota Ternate atau minimal 95 persen penduduknya mendapatkan akses layanan kesehatan.

“Kalau kami lihat dari data 41.019 yang belum terdaftar ini sebenarnya strateginya sangat mudah, tergantung komitmen Pemkot Ternate.” Tuturnya.

Nurlaela menegaskan pihaknya sudah berulangkali kami  menyampaikan model seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Morotai yakni didaftarkan dulu semua penduduk Kota Ternate sebagai peserta JKN KIS, kemudian dipilah berapa prosentase jaminan kesehatan daerah atau penduduk tidak mampu, mandiri dan klasifikasi lainnya.

“Kalau dari 41.419 itu dibutuhkan anggaran selama satu bulan bulan itu kurang lebih Rp1,8 milliar, dikalikan dengan sisa anggaran tahun 2022 ini berkisar Rp10 milliar. Tapi pertanyaannya apakah Pemkot Ternate komitmen mendorong atau tidak.” Lanjut Nurlaela.

Makanya lanjut Nurlaela, pihak komisi III akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk rapat gabungan dengan komisi I terkait data penduduk tidak mampu di Kota Ternate. (m-01)

 

 

Reporter : Rahmat Akrim

Redaktur: Wawan Kurniawan

728×90 Ads