Membaca Realitas

Kanwil DjPb Sampaikan Sejumlah Isu Strategis Maluku Utara

TERNATE(kalesang)– Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPb) Maluku Utara memaparkan sejumlah isu Strategis dan lokal di Maluku Utara.

“Isu strategis di Maluku Utara yaitu mengenai keberlanjutan pelaksanaan program vaksinasi di Maluku Utara.”Ungkap Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DjPb Maluku Utara, Ahmad Saiful Mujab pada acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Agustus 2022, Senin (15/8/2022).

Lanjutnya, meskipun kasus Covid-19 di Maluku Utara mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, hal tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, karena aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan normal.

“Hingga bulan Juli 2022, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Maluku Utara sebanyak 4 kasus dan tidak ada yang meninggal dunia.”Jelasnya

Namun, ia berharap agar masyarakat tetap waspada akan penyebaran virus Covid-19 karena munculnya varian baru.

“Mari bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi sampai dengan tahap booster.”Pintanya.

Selain isu strategis, adapun isu lokal yang menjadi pembahasan yaitu terkait dengan tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Maluku Utara yang belum mampu mengentaskan kemiskinan.

Meskipun pada triwulan II 2022 PDRB Maluku Utara mencapai 27,74 persen melampaui PDRB nasional sebesar 5,54 persen, namun tidak memberikan kontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Penyebabnya karena industri pengolahan dan pertambangan serta transportasi dan pergudangan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Maluku Utara.”Katanya

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pihaknya merekomendasikan beberapa solusi yang dapat diterapkan melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor pertanian, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program-program pelatihan dari pemerintah, peningkatan peran perusahaan tambang dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah operasionalnya melalui program Corporate social responsibility (CSR) dan keterlibatan dalam mata rantai pasokan ke industri pertambangan.(M-02)

 

 

Reporter: Sitti Muthmainnah
Redaktur: Wawan Kurniawan