JAKARTA (kalesang) – Kabar terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah disoroti berbagai macam pihak yang ada di Indonesia.
Di antaranya Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, dan Direktur CELIOS Bhima Yudhistira.
Dilansir dari, detik.com, Sabtu (20/8/2022),
Direktur CORE Indonesia Piter mengatakan, kenaikan harga BBM akan memicu angka inflasi juga ikut naik.
Kata Piter, subsidi energi adalah salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam menahan angka inflasi.
“Kisarannya berada di angka 4,94%, lebih baik dibanding negara-negara lain.” Kata Piter, Jumat (19/8/2022).
Dia menjelaskan, inflasi yang terkontrol juga tertolong oleh langkah produsen yang belum mentransmisikan kenaikan harga bahan baku ke harga konsumen.
“Misalnya, meskipun harga gandum naik tetapi harga mie instan tidak melonjak naik. Namun hal ini bisa berubah jika BBM jadi naik.” Terang Piter.
Piter khawatir jika mendorong produsen benar-benar mentransmisikan kenaikan bahan baku yang tadinya tidak menaikkan, ikut naik karena naiknya BBM.
Ia menyarankan ke pemerintah, meski subsidi energi mencapai Rp 502 triliun, namun harus tetap menahan harga Pertalite.
“Selain menghindari letupan inflasi, APBN masih mampu memberi subsidi karena selalu dalam kondisi surplus.” Ujarnya
Sementara itu, Direktur Indef Tauhid Ahmad, sebut naiknya Pertalite akan mendongkrak inflasi.
“Terlebih, inflasi komoditas energi sudah mencapai 5,03% berdasarkan data Bank Indonesia (BI).” Katanya.
Tauhid berpendapat bahwa tak hanya naiknya Pertalite saja, inflasi juga dapat dipicu oleh kenaikan komoditas lain seperti Solar, Pertamax, hingga gas LPG.
“Artinya bahwa memang nanti kenaikan terhadap inflasi saya kira lumayan besar.” Ujarnya.
Sedangkan, Direktur CELIOS Bhima bilang masyarakat miskin harus siap hadapi kenaikan BBM.
Menurutnya, masyarakat kelas menengah rentan juga akan terdampak.
“Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain.” Katanya.
Dia juga bilang serapan tenaga kerja juga bisa terganggu hingga target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar.
“Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase Stagflasi. Imbas nya bisa 3 hingga5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam.” Pungkasnya.(tr-04)
Reporter: M. Rahmat Syafruddin
Redaktur: Junaidi Drakel
