Kelangkaan Mita, Pemda dan DPRD Kepsul Diminta Monitoring ke Pangkalan

SANANA (Kalesang) – Ketua DPD Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Maluku Utara, Rudi Duwila desak DPRD Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan monitoring di sejumlah pangkalan minyak tanah (Mita).

Hal ini, Rudi yang merupakan Kepala Desa Pohea itu mengatakan, perlu dilakukan monitoring secara serius. Karena sekarang terjadi kelangkaan minyak tanah secara besar-besaran, sehingga masyarakat Kepulauan Sula (Kepsul) sangat sulit mendapatnya.

“Saya menduga ada pihak distributor atau pemilik pangkalan minyak tanah sengaja menjual di luar daerah, sehingga warga sangat susah memperoleh minyak tanah.” Katanya, Kamis (1/12/2022).

“Saya selaku Ketua DPD PAPDESI Maluku Utara minta kepada pihak Pemerintah Daerah Kepsul dan DPRD agar bisa monitoring pangkalan minyak tanah.” Sambung Rudi.

Kepala desa dua periode itu berharap bukan saja monitoring, tetapi pihak-pihak terkait harus seriusi menindak sejumlah pangkalan minyak tanah yang sangaja bermain dari aturan distribusi kepada masyarakat.

“Apabila kedapatan ada oknum-oknum nakal yang melakukan penimbunan BBM, perlu ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku, bila perlu izin usahanya dicabut.” Pintanya.

Julfah, salah satu warga Desa Mangon membenarkan kelangkaan minyak tanah. Hal tersebut  sudah sekira seminggu, banyak warga yang mengeluh terkait dengan sulit memperoleh minyak tanah.

“Padahal Desa Mangon termasuk pangkalan minyak tanah yang cukup dibilang banyak. Hanya saja kami masyarakat sangat susah mendapat minyak tanah.” Katanya.

Terkadang, Julfah menambahkan, para pemilik pangkalan lebih memilih menjual ke pengecer daripada ke masyarakat. Ada lagi yang menjual minyak tanah di Pulau Mangoli.

” Mereka bisa jual di orang yang ada di Pulau Mangoli, kami di sini tidak ada kesempatan untuk membeli demi keperluan rumah tangga.” Tandasnya.(tr-02)

Reporter: Karman Samuda

Redaktur: Junaidi Drakel