Tiga Pulau Terluar Jadi Sorotan Pansus LKPJ DPRD Ternate

TERNATE (kalesang) – Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Ternate tahun 2022 mulai melakukan pengawasan di lapangan.

Agenda tersebut dilakukan di tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri dan Moti (BAHIM), ini untuk mengecek sejauh mana implementasi janji atau visi misi yang tertuang dalam pelaksanaan Rehcana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2021-2026 pada tahun ke-2 berjalan atau tidak.

Ketua Pansus LKPJ tahun 2022, Nurlaela Syarif mengatakan, pelaksanan program kegiatan setiap tahun menjadi hal yang harus dipertanggung jawabkan, itu untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap setiap penggunaan anggaran daerah yang berorientasi kinerja kepala daerah dan seluruh perangkat daerah.

“Ada kurang lebih 14 miliar alokasi anggaran tahun 2022 untuk Pulau BAHIM. Memang hasil pantauan kami untuk infrastruktur secara umum sudah cukup optimal, namun hampir rata-rata pemeliharaan jalan tidak maksimal, terutama rumput jalan membuat kondisi jalan tambah sempit.” Katanya, Jumat (24/3/2023).

Baca Juga: Bawaslu RI Umumkan 5 Nama Calon Timsel Bawaslu Maluku Utara

Sementara, lanjutnyam layanan pendidikan di tahun 2022 rata-rata problem utamanya adalah minimnya SDM tenaga operator dan jaringan internet. Sehingga hampir semua sekolah yang mendapat fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dapat digunakan, dan hanya dipajang bahkan ada yang simpan di gudang.” Sambung Nurlaela.

Problem lain yang ditemukan Pansus adalah, kata Nurlaela, mandi cuci dan kakus (MCK) di beberapa sekolah PAUD dan pembangunan ramah anak. Pembangunan PAUD Pembina 12 Moti tahun 2022 sangat tidak ramah anak, mulai dari tangga masuk sangat membahayakan kondisi siswa.

“Ini menjadi catatan evaluasi dari Pansus DPRD Ternate. Pansus akan merekomendasikan agar pihak ketiga segera memperbaiki bangunan tangga PAUD yang tidak ramah anak.” Tegas Srikandi Partai NasDem itu.

Selain itu, lanjut Nurlaela, Pansus LKPJ juga akan fokus pada pendapatan daerah untuk 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Ternate sebagai pengelola dan penghasil pendapatan daerah yang sangat memprihatinkan.

“OPD tersebut salah satunya adalah Disperindag Kota Ternate, dari target Rp37 miliar lebih hanya mencapai Rp9 milar di tahun 2022. Untuk itu, Pansus akan langsung turun ke Kantor Disperindag.” Pungkasnya.(tr-01)

Reporter: Juanda Umaternate
Redaktur: Junaidi Drakel