TERNATE (kalesang) – Kurang lebih sebanyak 4 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Informasi yang diperoleh wartawan, disebutkan 4 kantor OPD tersebut, di antaranya Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kantor Dinas PUPR, sertaPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bappeda.
“Iya benar, tadi dari KPK ada datang. Mereka hanya berdua saja pakai mobil Inova warna hitam. Setelah geledah ruang Pak Kadis langsung pergi.” Ujar salah staf Dikbud Malut, Senin (18/12/2023).
Teranyar, kediaman Gubernur Maluku Utara ikut digeledah KPK. Pasalnya, sekitar pukul 19.15 WIT tim yang diduga lembaga anti rasua itu mendatangi kediaman Gubernur Maluku Utara yang berada di Jl. Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.
Di lokasi, istri gubernur diketahui berada di kediaman, dan beranjak pergi. Berselang beberapa menit, mobil Inova yang dikendari tim KPK meninggalkan kediaman Gubernur Malut.
“Tadi ada yang datang sekitar jam 17.00, tanpa bawa berkas, diperkirakan sekitar satu jam dalam kediaman. Tadi hanya staf yang ada di dalam rumah. Keluarga gubernur tidak ada.” Kata salah seorang yang enggan namanya dipublish.
Hingga berita ini dipublish, kediaman Gubernur Maluku Utara terpantau seperti biasa, pintu kediaman tetap terbuka dan dijaga pihak Satpol-PP.
Belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemperov Malut, Rahwan Suamba saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan.
Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang dikutip dari detikcom membenarkan jika ada informasi dari staf KPK yang membenarkan ada kegiatan (OTT) di Maluku Utara.
“Saat ini staf masih mendalami para pihak yang diduga terlibat. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan.”Tandas Alex.
Reporter: Rahmat Akrim
Redaktur: Wawan Kurniawan