HALBAR (kalesang) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat, telah sepakat untuk mengungsikan masyarakat yang masih berada di wilayah atau zona bahaya Gunung Ibu.
Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi yang digelar di Pos Komando Penanganan Darurat Erupsi Gunung Ibu, bertempat di Kantor Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Jumat (17/1/2025).
Rapat ini dihadiri sejumlah pihak, termasuk Deputi Bidang Sistem Strategi BNPB Raditya Jati, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Andria Yuferryzal, perwakilan BPBD Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Barat James Uang, Sekda Halmahera Barat, Dandim 1501/Ternate Kolonel Arm Adietya Yuni Nurtono, Kapolres Halmahera Barat, Forkopimda, kepala desa, dan tokoh masyarakat dari wilayah zona bahaya Gunung Ibu.

Bupati Halmahera Barat, James Uang, menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya memindahkan warga dari enam desa yang berada di radius 5-6 km dari Gunung Ibu.
BACA JUGA : BNPB Dampingi Pemerintah Halmahera Barat Pasca Gunung Ibu Naik Status ke Level IV ‘Awas’
Ia juga telah berkoordinasi dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat agar warga bersedia pindah ke tempat pengungsian sementara.
“Berdasarkan rekomendasi PVMBG, pada status level 4 ini ada enam desa yang harus dievakuasi untuk menghindari risiko bencana. Warga diimbau untuk mengosongkan desa mereka dan menuju pengungsian demi keselamatan,” kata James.
Adapun keenam desa tersebut adalah Desa Sangaji Nyeku, Desa Sosangaji, Desa Tuguis, Desa Togoreba Sungi, Desa Borona, dan Desa Todoke, yang seluruhnya berada di Kecamatan Tabaru.
BACA JUGA : 120 Warga Mengungsi Akibat Erupsi Gunungapi Ibu di Halmahera Barat
“Saat ini, seluruh warga Desa Sangaji Nyeku telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan ke beberapa titik pengungsian,” jelas James.
Untuk mendukung proses ini, Bupati Halmahera Barat telah mengeluarkan himbauan terkait pengendalian dan pengamanan penanggulangan bencana erupsi Gunung Ibu.
Dalam imbauan tersebut, masyarakat diminta tidak beraktivitas di zona bahaya, bijak dalam mengadakan kegiatan yang melibatkan keramaian, dan segera menghindari lokasi rawan bencana saat terjadi letusan.
Dalam rapat tersebut, Pos Komando resmi diaktifkan dengan Dandim 1501/Ternate Kolonel Arm Adietya Yuni Nurtono sebagai Komandan Posko.
Adietya menyampaikan bahwa fokus utama dalam beberapa hari ke depan adalah melanjutkan evakuasi lima desa yang tersisa.
“Kami telah mengerahkan 260 personel TNI, Polri, Satpol PP, dan tenaga kesehatan untuk mendukung kegiatan evakuasi. Diharapkan seluruh proses evakuasi dapat selesai dalam dua hari ke depan,” jelas Adietya.
Sementara, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati, menyampaikan bahwa BNPB berperan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah serta memastikan kebutuhan di lapangan terpenuhi.
“Kami mendampingi pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan yang ada. Penanggulangan bencana adalah tugas bersama yang memerlukan kolaborasi semua pihak,” kata Raditya.
Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada aktivitas masyarakat di zona bahaya selama status Gunung Ibu berada pada level awas.
“Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang mendukung upaya ini. Kami juga melihat kesiapan pemerintah daerah yang sudah berjalan baik dan akan terus dievaluasi,” tambahnya.
Raditya berharap penanganan bencana ini berjalan optimal, tanpa ada korban jiwa jika erupsi kembali terjadi.
“Kami akan memastikan semua langkah berjalan maksimal demi keselamatan masyarakat, sebagai bagian dari tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Reporter : Caca
Redaktur : Caca