Hilirisasi Nikel Dongkrak Ekonomi Maluku Utara Tertinggi di Indonesia, Proyeksi Tumbuh hingga 30 Persen
TERNATE,Kalesang – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Maluku Utara sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang sangat impresif di tengah tantangan global yang masih penuh ketidakpastian.
Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Selasa (2/12/2025), Bertempat di Beala Ternate Hotel. Dwi menyampaikan bahwa perekonomian dunia pada 2026–2027 masih dibayangi perlambatan akibat kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, perang dagang, perlambatan ekonomi AS dan Tiongkok, tingginya risiko sistem keuangan global, hingga maraknya aset kripto yang belum sepenuhnya terawasi.
“Namun di tengah dinamika global tersebut, Alhamdulillah perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif, termasuk Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi secara nasional,” ujar Dwi.
Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,04 persen (year on year/yoy). Sementara Maluku Utara tumbuh sangat tinggi mencapai 39,10 persen (yoy), menjadi yang tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kinerja industri pengolahan melalui hilirisasi nikel.
Dwi menjelaskan, Maluku Utara kini telah mampu memproduksi produk olahan nikel berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri global, khususnya industri besi baja dan baterai kendaraan listrik (EV). Bahkan sekitar 95 persen ekspor daerah berasal dari produk turunan nikel yang diekspor ke Tiongkok, dengan pusat pertumbuhan utama di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal. Sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi, terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan pertambangan. Namun, keterbatasan akses pendidikan vokasi masih menjadi tantangan.
“Ke depan, kolaborasi sekolah vokasi dengan balai pelatihan bersertifikasi harus diperkuat agar tenaga kerja lokal mampu bersaing,” tegasnya.
Selain pertambangan, Bank Indonesia juga mendorong penguatan sektor non-tambang seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata agar pembangunan lebih seimbang dan berkelanjutan. Sejumlah program seperti revitalisasi Tanjung Rappa Pelangi, pengembangan Desa Wisata Akebay, serta pembenahan Pantai Kastela terus dilakukan.
Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat tetap terjaga melalui stimulus pemerintah, termasuk bantuan sosial dan perluasan program Makan Bergizi Gratis. Dengan berbagai faktor tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sepanjang 2025 berada di kisaran 26,80 persen hingga 30,80 persen.
Inflasi Terkendali
Dari sisi harga, inflasi Maluku Utara sepanjang 2025 tercatat terkendali di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota. Pada November 2025, inflasi tercatat sebesar 1,89 persen (yoy) dan diperkirakan tetap berada dalam target nasional 2,5 persen ±1 persen.
Strategi pengendalian inflasi terus dilakukan melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hingga Oktober 2025, gerakan pangan murah telah dilaksanakan 72 kali dengan lebih dari 9.250 paket penjualan.
UMKM, Perbankan, dan Digitalisasi Tumbuh Positif
Dalam pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, Bank Indonesia menggelar Halal Fair pertama di Maluku Utara, mendirikan dua halal center, serta memperkuat kemandirian bisnis pesantren melalui program Hebitren.
BI juga melakukan pelatihan, pendampingan, promosi, hingga kurasi produk agar UMKM bisa naik kelas, go digital, dan go ekspor.
Stabilitas sistem keuangan daerah tetap terjaga. Dana pihak ketiga (DPK) perbankan hingga triwulan III 2025 mencapai Rp15,8 triliun atau tumbuh 43,5 persen (yoy). Penyaluran kredit mencapai Rp16,18 triliun atau tumbuh 8,9 persen, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga. Namun, kredit masih didominasi konsumsi sebesar 62 persen, sementara kredit produktif dan UMKM masih perlu didorong.
Pada sisi sistem pembayaran, jumlah merchant QRIS di Maluku Utara hingga September 2025 mencapai sekitar 132 ribu merchant, tumbuh 31 persen (yoy). Jumlah pengguna QRIS mencapai 102 ribu orang atau meningkat 12 persen. Volume transaksi bahkan melonjak 139 persen dibandingkan tahun lalu.
Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) juga terus meningkat, dengan 10 dari 11 pemerintah daerah di Maluku Utara telah masuk kategori digital.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Selatan meraih sejumlah penghargaan nasional dari Kemenko Perekonomian terkait TP2DD.
Rekomendasi Kebijakan
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan inklusif, Bank Indonesia merekomendasikan sejumlah kebijakan, antara lain penguatan hilirisasi komoditas unggulan non-tambang, peningkatan investasi, pengembangan pariwisata dan industri kreatif, perluasan ekspor non-tambang, penguatan swasembada pangan, serta perluasan sistem pembayaran non-tunai melalui ETPD dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
“Dengan sinergi seluruh pihak, kami optimistis Maluku Utara dapat tumbuh lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” tutup Dwi Putra Indrawan.
Reporter : Niar Naraya
Redaktur : Caca
