TERNATE, Kalesang – Pemerintah terus menggenjot pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan Maluku Utara melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta upaya efisiensi biaya logistik maritim.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Maluku Utara, Rabu (11/2/2026).
Dalam forum itu terungkap bahwa biaya transportasi laut masih mendominasi struktur biaya logistik di Maluku Utara, yakni mencapai 57,32 persen.
Local Expert Perekonomian Regional Universitas Khairun, Chairullah Amin, mengungkapkan rata-rata biaya logistik maritim di Maluku Utara mencapai Rp775.781 per ton/m³. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi daya saing daerah kepulauan.
Menurut Chairullah, intervensi fiskal berupa subsidi transportasi sangat diperlukan untuk menekan biaya distribusi barang. Ia memaparkan, berdasarkan simulasi kebijakan, apabila pertumbuhan sektor kelautan mampu dijaga di angka 7,5 persen, maka penurunan biaya logistik akan terjadi secara bertahap dan berdampak langsung terhadap pengendalian inflasi.
“Simulasi kebijakan menunjukkan jika pertumbuhan sektor kelautan dijaga di angka 7,5 persen, maka akan terjadi penurunan biaya logistik secara gradual yang berdampak langsung pada pengendalian inflasi,” paparnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui inisiasi Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia hingga 2025. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan infrastruktur dan produktivitas nelayan.
Angga Nugraha dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate menyebutkan, saat ini terdapat tiga lokasi KNMP di Maluku Utara, yakni di Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.
“Tahap selanjutnya, KNMP akan ditambah di dua lokasi lagi, yaitu Maitara di Kota Tidore Kepulauan dan Kampung Bajo di Kabupaten Kepulauan Sula. Tujuannya adalah transformasi ruang hidup nelayan agar lebih produktif dan mandiri secara ekonomi,” jelas Angga.
Melalui semangat TABEA (Tanggap, Bersih, Andal), Kanwil DJPb Maluku Utara berkomitmen memastikan belanja negara melalui berbagai program tersebut tepat sasaran guna memperkuat fondasi ekonomi bahari di Maluku Utara.
Reporter: Nur Imaniar Naraya
Editor : Yunita Kaunar
