KSOP Kelas II Ternate Setor PNBP Rp16,9 Miliar

Kalesang – Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, total PNBP yang berhasil disetor ke kas negara mencapai sekitar Rp16,9 miliar.

Berdasarkan data KSOP Kelas II Ternate, realisasi PNBP dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren positif. Untuk tahun 2022 dengan target Rp3.798.785.466 kemdian Realisasi hanya Rp3.270.997.868 turun dari target, sementara itu di tahun 2023 berdsarkan target Target Rp4.027.414.058 dan di Realisasikan sebesar  Rp5.012.186.784 naik signifikan sekitar 124 persen.

Kemudian di tahun 2024 juga mengalami peningkatan PNBP melewati target sekitar 163 persen dimana PNBP yang disetor ke kas negara senesar Rp6.805.287.233 dari target Rp4.160.379.000. hal yang sama juga terjadi pada tahun 2025 dimana target PNBP hanya  Rp5.004.687.000 namun realisasi meningkat ke angka Rp7.365.396.806.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate, Rushan Muhammad, saat dikonfrimasi Jumat (06/03/2026). Menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas kepelabuhanan serta perbaikan tata kelola layanan pelabuhan di wilayah kerja KSOP Ternate.

“Sejak saya mulai bertugas pada Maret 2023, realisasi PNBP sampai akhir tahun mencapai sekitar Rp5 miliar. Padahal targetnya hanya sekitar Rp4 miliar,” kata Rushan dalam wawancara di Ternate.

Menurut Rushan, tren kenaikan ini terjadi meski tarif layanan tidak mengalami perubahan.

“Tarif PNBP itu stagnan, tidak berubah. Yang kami lakukan adalah memastikan tidak ada layanan yang lolos dari penarikan serta meningkatkan pengawasan aktivitas pelabuhan,” ujarnya.

Sumber Utama PNBP KSOP Kelas II Ternate

Rushan menjelaskan bahwa PNBP di sektor kepelabuhanan berasal dari berbagai jenis layanan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Beberapa sumber utama PNBP antara lain Jasa kapal (labuh dan tambat, Jasa pemanduan dan penundaan kapal, Jasa navigasi keselamatan pelayaran, Jasa pelayanan barang dan dermaga, Pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan, Layanan terkait barang berbahaya

“Sebagian besar PNBP disumbangkan dari jasa kepelabuhanan. Ini termasuk jasa labuh, pandu, tambat, hingga layanan navigasi keselamatan pelayaran,” jelasnya.

Dalam pengelolaan layanan pelabuhan, KSOP  bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), yang mengelola sebagian infrastruktur pelabuhan melalui skema konsesi. Menurut Rushan, Pelindo memiliki kewajiban menyetor bagian tertentu dari pendapatan kepada negara.

“Karena asetnya milik Pelindo, maka ada sistem konsesi. Dalam skema ini Pelindo wajib menyetor sekitar 2,5 persen dari keuntungan kotor setelah diaudit oleh auditor independen,” jelasnya.

Setoran tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam penerimaan PNBP dari sektor kepelabuhanan.

Optimalisasi Pelabuhan Mangga Dua

Selain kerja sama dengan Pelindo, KSOP Ternate juga mengelola langsung beberapa fasilitas pelabuhan, salah satunya kawasan Pelabuhan Mangga Dua yang merupakan aset KSOP.

Rushan mengatakan, sejak dilakukan penataan sistem pengelolaan dan pengawasan, pendapatan dari kawasan ini meningkat signifikan.

“Sebelum 2023, rata-rata pendapatan dari Mangga Dua sekitar Rp600 juta per tahun. Sekarang bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar,” ungkapnya.

Peningkatan tersebut terjadi karena penataan sistem akses pelabuhan sehingga setiap aktivitas masuk-keluar kawasan dapat tercatat dan dikenakan tarif sesuai ketentuan.

“Sekarang semua orang yang masuk kawasan pelabuhan dikenakan tarif layanan sesuai regulasi. Jadi tidak ada lagi aktivitas yang tidak tercatat,” katanya.

Pengaruh Aktivitas Ekonomi Daerah

Rushan menegaskan bahwa peningkatan PNBP tidak hanya dipengaruhi kinerja KSOP, tetapi juga sangat bergantung pada dinamika ekonomi daerah.

Semakin tinggi aktivitas perdagangan dan pergerakan kapal, maka penerimaan negara dari sektor pelabuhan juga akan meningkat.

“PNBP itu sangat tergantung volume kegiatan. Kalau kapal yang masuk banyak, barang yang keluar masuk banyak, otomatis PNBP meningkat. Tapi kalau aktivitas pelabuhan sepi, langsung turun,” jelasnya.

Ia juga menilai peran pemerintah daerah sangat menentukan dalam menjaga aktivitas ekonomi yang berdampak pada pergerakan kapal di pelabuhan.

“Kalau ekonomi daerah tumbuh, pelabuhan juga hidup. Itu bukan hanya keberhasilan KSOP, tetapi juga keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola ekonominya,” ujarnya.

Fokus Utama Tetap Keselamatan Pelayaran

Meski capaian PNBP terus meningkat, Rushan menegaskan bahwa fungsi utama KSOP tetap berada pada aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Tugas utama kami adalah keselamatan dan keamanan pelayaran. Kemudian kelancaran lalu lintas angkutan laut. PNBP itu sebenarnya tugas tambahan karena Kementerian Perhubungan juga memiliki kewajiban menarik dan menyetor penerimaan negara,” tegasnya.

Ia berharap aktivitas pelabuhan di Ternate terus berkembang sehingga kontribusi sektor maritim terhadap pendapatan negara juga semakin meningkat.

“Kalau aktivitas ekonomi terus tumbuh, kapal yang datang semakin banyak, tentu PNBP juga akan terus meningkat,” pungkasnya.

Editor: Wendi Wambes