Arus Mudik Diprediksi Padat, KSOP Ternate Bentuk Posko Angkutan Laut Lebaran 2026
TERNATE, Kalesang – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, Maluku Utara resmi membentuk Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah. Pembentukan posko ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Perhubungan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus mudik, mengingat Kota Ternate masuk dalam delapan besar nasional dengan jumlah penumpang terbanyak.
Kepala KSOP Kelas II Ternate, Rushan Muhammad, mengatakan meski pemantauan data penumpang telah dilakukan sejak H-15, operasional posko secara efektif akan dimulai pada 13 Maret 2026 (H-10) hingga 31 Maret 2026 (H+10).
“Total pelaksanaan posko selama 21 hari. Kami akan melakukan pemantauan di seluruh pelabuhan wilayah kerja KSOP Ternate, mulai dari Pelabuhan Ahmad Yani hingga Batang Dua. Namun fokus utama berada di Pelabuhan Ahmad Yani, Bastiong, dan pelabuhan penyeberangan ASDP,” ujar Rushan, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, status Ternate sebagai salah satu titik dengan mobilitas penumpang tertinggi di Indonesia membuat pengawasan pada musim mudik tahun ini diperketat. Bahkan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dijadwalkan turun langsung ke Ternate untuk melakukan monitoring.
“Secara nasional, Ternate berada di urutan kedelapan penumpang terbanyak. Itu baru menghitung kapal besar, belum termasuk data dari speedboat. Jika digabungkan, kemungkinan angkanya bisa lebih tinggi,” jelasnya.
Untuk mendukung pelayanan arus mudik, KSOP Ternate menyiapkan 49 armada kapal besar yang terdiri dari lima kapal PT PELNI, 17 kapal penyeberangan ASDP, 21 kapal antarpulau, dan enam kapal perintis. Selain itu, terdapat 539 unit speedboat dan kapal kayu yang siap melayani mobilisasi masyarakat antar pulau di wilayah Maluku Utara.
Terkait aspek kelaiklautan, Rushan menegaskan seluruh armada telah melalui proses uji petik atau ram check. Dari total 553 unit speedboat yang diperiksa, sebanyak 539 unit dinyatakan laik laut, sementara sisanya dilarang beroperasi atau diminta melakukan perbaikan minor.
“Kewajiban pemerintah adalah memastikan keselamatan. Kapal-kapal seperti grup Ferenesia dan Cantika merupakan armada baru dengan kondisi sangat baik. Jika dulu banyak temuan mayor, sekarang sebagian besar hanya temuan minor seperti kelengkapan gambar jalur evakuasi,” tegasnya.
Belajar dari kecelakaan laut yang menimpa KM Tim Teratai, KSOP Ternate kini mewajibkan setiap nahkoda memiliki rencana pelayaran atau passage planning yang jelas sebelum berlayar. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BMKG untuk menyediakan monitor informasi cuaca secara real time di pelabuhan.
“Laut tidak bisa diprediksi. Nahkoda wajib memantau informasi cuaca dari BMKG secara berkala dan mengetahui titik berlindung jika terjadi cuaca buruk di tengah perjalanan,” tambah Rushan.
Untuk mengurai antrean kendaraan dan penumpang, Pelabuhan Ahmad Yani dan Bastiong kini telah dilengkapi fasilitas gate barrier yang akan difungsikan secara penuh selama masa angkutan Lebaran.
Dalam pelaksanaannya, KSOP Ternate akan berkolaborasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Kepolisian, Karantina Kesehatan, BMKG, Basarnas, dan instansi terkait lainnya. Dua kapal bantuan dari Polairud dan Basarnas, yakni KN SAR Dewana, juga disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang tidak tertampung armada reguler.
Reporter: Nur Imaniar Naraya
Editor : Yunita Kaunar
