Sherly Tjoanda Hadiri Rakor Tingkat Menteri, Ajukan Rp136 Miliar untuk Pemulihan Maluku Utara
Ternate, Kalesang – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri dan mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp136 miliar guna mempercepat pemulihan pascagempa bumi dan konflik sosial di wilayahnya, Selasa, (28/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Sherly memaparkan bahwa Maluku Utara menghadapi dua peristiwa besar pada awal April 2026. Gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang terjadi pada 2 April berdampak pada lebih dari 2.000 warga. Sehari berselang, konflik sosial pecah di Kabupaten Halmahera Tengah, tepatnya antara warga Desa Banemo dan Sibenpopo.
“Total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp136 miliar untuk pemulihan pascabencana dan konflik sosial,” ujar Sherly dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp79,9 miliar dibutuhkan untuk penanganan awal serta stabilisasi keamanan. Sementara itu, sekitar Rp57 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi permukiman dan fasilitas sosial.
Sherly mengatalan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah tanggap darurat, mulai dari pengamanan wilayah hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Namun, percepatan pemulihan masih memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Rakor tingkat menteri tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara, serta Kepolisian RI.
Pemerintag pusat menyatakan dukungan terhadap percepatan pemulihan di Maluku Utara melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Sherly menambahkan, kondisi di lapangan saat ini mulai berangsur kondusif. Masyarakat yang terdampak konflik telah kembali tenang, sementara aparat keamanan bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan guna mencegah potensi konflik susulan.
Untuk itu, pemerintah juga merencanakan bantuan pemulihan sosial, termasuk pembangunan fasilitas ibadah serta bantuan bagi masyarakat terdampak.
Sherly menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan di Maluku Utara.
“Sinergi pusat dan daerah penting agar pemulihan berjalan cepat dan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal,” tandasnya.
