TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi di Ternate, AJI Sebut Kebebasan Berekspresi Terancam

Ternate, Kalesang – Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di kawasan Benteng Oranje dibubarkan aparat TNI pada Jumat (8/5/ 2026) malam.

Peristiwa tersebut menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate yang menilai tindakan aparat sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi sipil.

Kegiatan yang digelar AJI Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Maluku Utara, itu sedianya diisi dengan pemutaran film dokumenter dan diskusi mengenai isu lingkungan serta persoalan sosial.

Menurut panitia, upaya pembubaran sudah mulai terlihat sejak persiapan kegiatan sekitar pukul 19.30 WIT. Sejumlah anggota Babinsa dan personel intelijen TNI mendatangi lokasi sambil mendokumentasikan aktivitas panitia.

Sekitar pukul 21.00 WIT, aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali mendatangi lokasi dan meminta agar agenda pemutaran film dihentikan. Meski demikian, panitia tetap melanjutkan kegiatan sesuai rencana.

Baca Juga: Penyelundupan Satwa Dilindungi Digagalkan di Ternate, 80 Ekor Diamankan

Baca Juga: Tiga Pendaki Gunung Dukono Masih Hilang, 17 Orang Selamat Cek Nama Lengkap Disini

Film dokumenter karya Watchdoc tersebut akhirnya diputar sekitar pukul 21.30 WIT dan dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, anggota AJI Ternate, serta SIEJ.

Tak lama setelah pemutaran berlangsung, Dandim 1501/Ternate Jani Setiadi bersama sejumlah personel TNI kembali mendatangi lokasi dan meminta pemutaran film dihentikan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, yang sebelumnya memberikan izin penggunaan lokasi, serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, kemudian diminta berkoordinasi dengan aparat.

Dalam dialog tersebut, panitia menjelaskan bahwa film Pesta Babi berkaitan dengan isu lingkungan dan memiliki relevansi dengan berbagai persoalan ekologis di Halmahera yang selama ini menjadi perhatian jurnalis lingkungan.

Namun aparat tetap meminta pemutaran dihentikan dengan alasan isi poster dan film dianggap sensitif serta berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Aparat juga menyebut adanya penolakan dari sebagian warga di wilayah Gamalama terhadap pemutaran film tersebut.

Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, mengatakan pihaknya memantau perkembangan kegiatan karena muncul penolakan di media sosial terhadap film tersebut.

“‎Kami memonitor kegiatan ini. Kami juga melihat di media sosial banyak pihak yang melakukan penolakan terhadap film tersebut karena dinilai provokatif,” ujar Jani.

Setelah negosiasi berlangsung, aparat meminta agenda nobar dihentikan dan kegiatan hanya diperbolehkan dilanjutkan dalam bentuk diskusi.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan aparat TNI yang dinilai telah mengintervensi kegiatan sipil yang berlangsung terbuka untuk umum.

Menurut Yunita, pemutaran film dokumenter dan diskusi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin konstitusi.

“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menilai kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan tekanan psikologis terhadap warga yang hadir.

“Cara-cara represif seperti ini mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu. TNI seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan masuk terlalu jauh mengintervensi kegiatan sipil, diskusi publik, maupun kerja-kerja kebudayaan,” ujarnya.

AJI Ternate menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan, terlebih agenda tersebut berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.

“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh kalah oleh ketakutan terhadap diskusi dan film dokumenter,” kata Yunita.

Sekitar pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang antara peserta dan aparat, pemutaran film akhirnya resmi dihentikan.