Dana TKD Maluku Utara 2026 Per Agustus Baru Tersalur 59,09 Persen, Masih Ada Rp666,96 Miliar

TERNATE, Kalesang — Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Maluku Utara sepanjang 2026 hingga 10 Agustus masih menyisakan ruang fiskal yang cukup besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) melalui fitur Lacak Salur (CaKSLur), realisasi TKD Maluku Utara baru mencapai Rp963,37 miliar dari pagu sebesar Rp1,63 triliun.

Data tersebut menunjukkan realisasi sebesar 59,09 persen, sehingga masih terdapat sekitar Rp666,96 miliar dana TKD yang belum terealisasi.

Angka ini menjadi penting karena TKD merupakan salah satu sumber utama pendanaan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik dan program pembangunan.

DBH Tersalur Rp176,35 Miliar

Jika dilihat berdasarkan komponennya, Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pagu sebesar Rp317,64 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi sampai 10 Agustus 2026 mencapai Rp176,35 miliar atau sekitar 55,52 persen.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp141,29 miliar DBH yang belum terealisasi. Rinciannya menunjukkan adanya variasi realisasi yang cukup besar antarjenis DBH.

Untuk DBH Perkebunan Sawit, misalnya, pagu sebesar Rp400 juta, namun belum terdapat realisasi atau masih 0 persen. Sementara itu, DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi memiliki pagu Rp13,62 miliar dengan realisasi Rp5,45 miliar atau 40 persen.

Kemudian DBH PPh Pasal 21 memiliki pagu Rp48,92 miliar dan telah terealisasi Rp19,57 miliar atau 40 persen. Untuk DBH PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, dari pagu Rp360 juta, realisasinya Rp140 juta atau 40 persen.

Pada sektor kehutanan, DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi memiliki pagu Rp7,21 miliar dengan realisasi Rp2,88 miliar atau 40 persen. Sedangkan DBH SDA Kehutanan-PSDH telah terealisasi Rp340 juta dari pagu Rp570 juta atau sekitar 60 persen.

Pada sektor pertambangan, DBH SDA Minerba-Iuran Tetap terealisasi Rp1,98 miliar dari pagu Rp3,30 miliar atau 60 persen.

Sementara DBH SDA Minerba-Royalti menjadi salah satu komponen terbesar, dengan pagu mencapai Rp243,20 miliar dan realisasi Rp145,92 miliar, atau sekitar 60 persen.

Adapun DBH SDA Panas Bumi-Iuran Tetap menjadi satu-satunya komponen DBH dalam data tersebut yang telah mencapai 100 persen, yakni Rp60 juta dari pagu Rp60 juta.

DAU Capai Rp626,17 Miliar

Komponen terbesar TKD Maluku Utara berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pagu DAU tercatat mencapai Rp984,54 miliar, dengan realisasi sebesar Rp626,17 miliar atau 63,60 persen.

Artinya, masih terdapat sekitar Rp358,37 miliar DAU yang belum terealisasi. Dari struktur DAU tersebut, DAU reguler memiliki pagu Rp942,58 miliar dan telah terealisasi Rp626,17 miliar atau 66,43 persen.

Namun, terdapat dua komponen DAU yang dalam data tersebut belum menunjukkan realisasi. Yakni DAU Bidang Kesehatan dengan pagu Rp14,26 miliar dan realisasi 0 persen, serta DAU Bidang Pendidikan dengan pagu Rp27,70 miliar yang juga masih menunjukkan realisasi 0 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri karena kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

DAK Nonfisik Baru 49,02 Persen

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) memiliki pagu sebesar Rp328,15 miliar. Realisasinya sampai 10 Agustus mencapai Rp160,86 miliar, atau 49,02 persen.

Dengan demikian, masih ada sekitar Rp167,29 miliar DAK Nonfisik yang belum terealisasi. Jika dilihat lebih rinci, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memiliki pagu Rp3,23 miliar dengan realisasi Rp1,61 miliar atau 49,99 persen.

Kemudian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki pagu Rp135,86 miliar dan telah terealisasi Rp71,21 miliar atau 52,42 persen. Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah memiliki pagu Rp400 juta dengan realisasi Rp200 juta atau 50 persen.

Selanjutnya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki pagu Rp510 juta dan realisasi Rp250 juta atau 50 persen.

TPP Guru Baru 83,97 Persen

Data tersebut juga memperlihatkan sejumlah komponen dana yang berkaitan dengan guru dan tenaga pendidikan.

Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah memiliki pagu Rp120 juta. Realisasinya mencapai sekitar Rp100 juta atau 83,97 persen. Persentase ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam kelompok DAK Nonfisik.

Sementara Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah memiliki pagu Rp14,18 miliar, dengan realisasi Rp8,56 miliar atau 60,33 persen. Adapun Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah menjadi salah satu komponen dengan nilai terbesar, yakni memiliki pagu Rp173,87 miliar.

Namun hingga 10 Agustus 2026, realisasinya baru mencapai Rp78,92 miliar atau 45,39 persen. Artinya, masih terdapat sekitar Rp94,95 miliar dari alokasi Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang belum terealisasi.

Masih Ada Rp666,96 Miliar Dana TKD

Secara keseluruhan, data CaKSLur per 10 Agustus 2026 menunjukkan bahwa dari total pagu TKD Maluku Utara sebesar Rp1.630,33 miliar atau sekitar Rp1,63 triliun, baru Rp963,37 miliar yang terealisasi.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp666,96 miliar yang belum terealisasi. Jika dihitung berdasarkan persentase, realisasi tersebut berada pada level 59,09 persen.

Dengan posisi data pada 10 Agustus, pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk mengejar realisasi sampai akhir tahun anggaran 2026. Namun, besarnya dana yang belum terealisasi juga menunjukkan perlunya memastikan setiap persyaratan penyaluran dan pelaksanaan program dapat dipenuhi tepat waktu.

Terutama untuk komponen yang realisasinya masih rendah atau bahkan nol persen, seperti DAU Bidang Kesehatan, DAU Bidang Pendidikan, dan DBH Perkebunan Sawit.

Editor: Wendi Wambes