Oleh: Asghar Saleh
“Kapan abang merasa jadi orang Indonesia?”. Saya yang tengah menyeruput kopi sontak menoleh ke sumber suara. Seorang anak muda menatap tajam. Ekspresinya serius. Ia butuh jawaban. Mungkin juga kebanyakan dari kita ingin penjelasan yang menyentuh akal sehat. “Kapan kita merasa jadi Indonesia”. Kapan di sini merujuk pada waktu tertentu. Sebuah momentum. Bisa datang dari masa lalu berupa ingatan. Bisa juga sebuah harapan di masa depan. Pertanyaan “aneh” ini muncul begitu saja saat saya meriung bersama beberapa anak muda usai melatih mereka jadi relawan tangguh bencana di pulau Obi, sebuah pulau yang kaya hasil tambang namun nyaris tak tersentuh derap pembangunan.
Saya memutar kenangan untuk menjawab tanya. Ada kelindan nasionalisme saat berseragam putih merah hingga putih abu-abu, ketika tiap senin pagi, saya dan jutaan anak berbaris menghormati bendera Merah Putih yang berkibar di ujung tiang. Kami
bersemangat menyanyikan Indonesia Raya.
“Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku”.
Tak ada tanya “tanah air yang mana?”. Siapa “aku” hingga bisa jadi “pandu”. Siapa “ibuku”. Lagu karya WR Supratman ini lebih penting sebagai “pengikat” kesatuan jiwa karena sejak awal kita berasumsi “Indonesia Raya” tak hanya bentangan pulau dari ujung Sumatera hingga Papua. Ia punya ribuan suku yang berbeda. Bahasa yang berbeda. Agama yang berbeda. Dan karena itu butuh “sesuatu yang menyatukan” yang hidup dengan banyak perbedaan itu.
Filsuf Perancis Ernest Renan menyebutnya “le desire d’etre ensemble”. Sebuah hasrat untuk bersatu karena orang-orang memiliki memiliki kesamaan nasib dan penderitaan pada masa lalu dan menaruh harap pada cita-cita yang sama terkait masa depan. Dengan itu, “bangsa” lahir di antara keyakinan dan cemas.
“Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku. Marilah Kita berseru. Indonesia bersatu”.
Benedict Anderson menyebut “bangsa” sebagai “imagined community”. Sebuah kumpulan yang terbayang. Jika ada yang berkumpul sebagai sebuah konstruksi sosial, mereka akan membayangkan sebuah “rasa yang menyatukan”. Mereka merasa jadi bagian dari kelompok itu dan mencoba melihat ke masa depan meski tak ada kepastian. Apakah yang “menyatu” itu sebuah wujud yang bisa diraba ataukah hanya semacam ilusi.
Agar keluar dari “kumpulan yang terbayang”, kita butuh identifikasi, integrasi dan juga solidaritas yang nyata. Yang seperti itu tak melulu mesti hadir lewat simbol kekuasaan yang menjebak pada patriotisme yang kaku, pemaksaan kebiasaan konvensional atau distingsi politik dan hukum tetapi lebih pada adekuasi yang menguatkan rasa memiliki Indonesia. Ada laku sederhana yang jadi cermin bersama. Ia jadi pijar nasionalisme yang melintasi perbedaan. Bertemu dalam ruang yang mengekspresikan kebebasan. Ia bisa hadir di jalanan atau di stadion yang penuh sesak. Di ruang yang bebas itu, bisa lahir yang tak lazim, atau sesuatu yang tak direncanakan, tapi melegakan. Ada tempik sorai yang membahana. Melegakan juga berarti membebaskan dari banyak kesulitan yang mengakang.
Saya pernah menikmati jangka kala itu. 10 Juli 2007, saya dengan jersey merah berlambang Garuda di dada ada di antara puluhan ribu suporter Tim Nasional yang menyesaki Stadion Gelora Bung Karno. Ketika lagu Indonesia Raya berkumandang sebelum laga pembuka antara Indonesia melawan Bahrain, enam puluh ribu orang bernyanyi dengan semangat yang menggetarkan nyali lawan. Saya merinding. Sepanjang laga, pekikan Indonesia terus bergemuruh. Dua gol dari Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas jadi pembeda. Indonesia menggebuk Bahrain yang sangat diunggulkan dengan skor akhir 2 – 1. Hampir dua dekade berlalu, saya masih bergetar tiap kali mengingat malam penuh heroisme itu. Saya mengulang cerita ini saat menjawab tanya anak muda di Obi karena sejujurnya hanya pada malam itu, saya merasa benar-benar menjadi bagian dari Indonesia.
Setelah malam itu, saya tak pernah lagi menemui sebuah peristiwa yang menggugah rasa yang sama. Mungkin nasionalisme saya hanya bertaut dengan sepakbola. Samar-samar beberapa kali saya marah saat Tim Nasional kalah. Saya geram saat merasa kita dicurangi. Saya berteriak histeris saat kita menang. Tapi usai itu, terlalu banyak dramaturgi yang menipu keadilan sosial. 77 tahun merdeka ternyata tak berbanding lurus dengan cita-cita besar berbangsa. Semakin bertambah usia, bangsa ini semakin arogan. Kekuasaan jadi candu yang diperebutkan. Yang kuat makin rakus sedangkan yang lemah kian terkuras. Ketimpangan kehidupan makin melebar. Orang lupa untuk melayani yang belum terurus.
Di Obi, listrik hanya menyala di pusat kecamatan dan beberapa desa tetangga. Selebihnya gelap. Tak ada akses jalan darat yang mengelilingi pulau. Satu-satunya jalan yang saya lewati dari pusat kecamatan ke desa Air Mangga berada dalam kondisi menyedihkan. Maklum, jalan sejauh empatbelas kilometer ini dibangun awal tahun 90an. Butuh waktu lebih dari sejam untuk sampai ke tujuan. Padahal untuk jarak yang sama, di kota dengan aspal mulus, kita bisa melintas tak kurang dari dua puluh menit. Warga di sana hanya terhubung lewat jalur laut menggunakan perahu motor kecil. Di banyak desa, jaringan telepon tak ada. Apalagi fasilitas internet. Layanan kesehatan yang lumayan lengkap hanya ada di ibukota kecamatan. Orang-orang terkucil di desanya.
Jika memaksa menerobos jalan kebun untuk menjangkau desa lain, bahaya endemik lainnya mengancam. Hutan Obi memelihara banyak hewan berbisa. Salah satunya adalah “Death Adder”. Orang Obi menyebutnya dengan ular Papua. Bisa jadi penamaan ini merujuk pada asal ular ini yang berkembang biak di Australia dan Papua. Bentuknya pendek dengan tubuh gemuk serta memiliki kepala berbentuk segitiga. Pupil matanya vertical dengan taring berukuran panjang. Ular berbisa paling mematikan nomor empat di dunia ini dikenal sebagai makhluk soliter dan pandai berkamuflase. Warnanya yang mirip tanah memudahkan ular ini “bersembunyi” sambil menunggu mangsa yang lewat. Dalam tiga tahun terakhir, enam warga digigit ular jenis ini. Tiga diantaranya termasuk satu tenaga kesehatan meninggal dunia beberapa jam setelah digigit. Selain ular Papua, Obi juga dihuni banyak ular piton berukuran lebih dari lima meter yang kadang terbawa banjir dan terjebak pada jembatan kayu yang menghubungkan desa-desa.
Kondisi infrastruktur yang serba kurang terjadi juga di pulau Obilatu dan Pulau Bisa, dua pulau yang masuk gugusan kepulauan Obi. “Kami sudah lelah berteriak, menuntut perhatian pemerintah. Mereka hanya datang dan pura-pura peduli saat musim kampanye, setelah itu, semua janji tinggal janji,” cetus anak muda yang jadi driver mobil avanza yang mengantar saya siang itu. Padahal di perut pulau yang ditemukan pertama kali oleh pelaut-pelaut asal Galela dan Tobelo ini, kekayaan bumi berupa nikel, emas, pasir besi, tembaga dan bauksit bertebaran mengelilingi daratan yang sebagian besar masih hutan belantara.
Di masa depan, Obi jelas butuh perlindungan agar hutan dan kekayaan alam di sana tak melahirkan bencana ekologis. Jangan sampai, eksploitasi tanpa perlindungan pada alam hanya menyisakan jejak kemurungan. Letak gugusan kepulauan ini yang bersentuhan secara langsung dengan Sesar Sorong Bacan dan berbatasan dengan megatrusth Laut Banda Bagian Utara menjadikan Obi terbilang rentan. Butuh mitigasi dan respons bencana yang cepat dan terukur. Warga lokal harus memiliki kapasitas untuk menyelamatkan diri berbekal pengetahuan kebencanaan dan pembiasaan lewat simulasi kedaruratan. Apalagi daerah ini pernah dihantam gempa besar dengan tsunami. BMKG menyebut pada tanggal 10 Agustus 1994 pukul 21.00 WWIT, lindu berkekuatan 6,8 SR diserta tsunami dengan ketinggian 3 meter menghantam beberapa desa di pulau Obi. Bencana itu menyebabkan satu warga meninggal, 52 orang terluka dan hampir 500 rumah warga rusak.
Empat hari di Obi, saya nyaris tak terhubung dengan dunia luar. Beruntung warga di sana sungguh ramah. Jejak kebaikan mudah ditemui. Percakapan-percakapan selalu berisi keriangan. Tak ada keluhan dan caci maki. Meski begitu, ada sesak yang terbawa saat kapal yang saya tumpangi melepas sauh di pelabuhan Laiwui. Sesak karena saya akan kembali menemui Indonesia yang hiruk pikuk dengan korupsi, sengkarut politik yang berkelindan dengan maraknya ujaran kebencian dan kebohongan, intoleransi yang makin menggurita, harga kebutuhan hidup yang terus meroket, layanan publik yang makin mahal dan hutang negara yang kian menumpuk.
Rasa sesak itu makin perih saat saya menonton ulang perayaan kemerdekaan yang isinya joget-jogetan ala “Ojo Mbandingke” di Istana Negara. Kita ternyata masih jadi bangsa yang mengagungkan simbol-simbol. Loyalitas kita masih direkatkan oleh bendera Merah Putih, pakaian seragam, lagu kebangsaan atau lambang Garuda Pancasila. Kita masih terjebak pada pemahaman patriotisme-nasionalisme yang konvensional. Lebih mengedepankan ikatan emosional daripada rasionalitas.
Jika ingin berubah dan melangkah maju – yang emosional itu, yang tak berkeadilan, yang otoriter di balik topeng demokrasi – sejatinya harus luluh di hadapan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang egaliter, pelestarian kebhinekaan, perlindungan terhadap minoritas, penegakan hukum dan keadilan yang jujur dan terbuka serta peningkatan kesejahteraan sosial-ekologis. Tanpa itu, besok lusa saya mungkin akan lebih memilih Obi dibanding Indonesia yang kian buram.***
