Oleh:
Yusri A. Boko
Pemerhati Sosial Politik
Tulisan ini terinspirasi dari opini Agus Salim Bujang tentang “Politik Atas Nama” diberapa tahun silam. Agar terhindar dari kata “plagiarism”, maka penulis mengangkat istilah Atas nama politik dalam tulisan ini. Atas nama politik mengurai beberapa hal, atau keganjilan dalam dunia politik, seperti anggapan bahwa dengan politik orang saling menghakimi ruang privasi (sah-sah saja), dan membatasi ruang sosial (halalnya segala cara). Keganjilan tersebut harus dinarasikan sehingga menjadi edukasi bagi pelaku politik dalam merebut hati rakyat atau civil society dengan pertarungan ide dan program serta kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Hal ini lebih memberikan pencerahan ketimbang saling menghujat apalagi dipraktikan oleh elit politik sendiri, baik yang sudah menjadi walikota, bacalon, anggota legislatif, dan bacalek anggota legislatif.
Elit yang cerdas ialah mereka yang tidak menyerang privasi dan mampu menetapkan strategi ditengah buruknya pendidikan politik. Iya lebih condong melihat kedalam dirinya dan mengkritisi dirinya karena lalai dalam membangun kepercayaan publik. Memang agak sulit kita menemukan karakteristik elit seperti ini ibarat cerita fiksi. Namun, kita harus optimis, seperti yang ditulis oleh Sukarno Adam tentang “Politik Loa Sebanari”. Mungkin masih ada orang baik yang merawat akal sehat yang belum mendapat ruang yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Masih banyak orang jujur dan ikhlas mengabdi untuk rakyat bukan untuk partai politik. Lewat momentum 2024 pemilihan Walikota dan Legislatif insyaallah tidak hanya melahirkan orang “Tulus” tapi orang yang “Adil” dan “Bijaksana”.
Atas nama politik, ruang sosial kita tidak bisa mati karena berbeda pilihan, karena memilih “anak kampong dan tidak” bukan begitu juga. Tetapi bagaimana membuka ruang bagi para pemilih dan membiasakan mereka dalam menentukan pilihan dengan indikator yang mereka pakai sendiri. Dan itu demokratis, bukan membatasi pemilih, mengancam dan menimbulkan rasis, karena ini merupakan kegiatan tercela yang merusak nilai, etik, dan moral ketimuran (keindonesiaan).
Usman Muhammad (2018:113) dalam buku Jangan Bermaksiat Dalam Berpolitik dan Berekonomi, mengungkapkan: “suatu bangsa akan jaya bila bangsa itu memiliki akhlak dan moralnya, sebaliknya bangsa itu akan hancur apabila akhlak dan moralnya telah lenyap”.
Dalam konteks ini, moral bangsa terletak pada elit dan pemilih. Pernak-pernik bakal calon dengan bahasa selangit tersebar disudut kota dengan tujuan sosialisasi menjadi penting namun yang lebih penting ialah gagasan tentang pembangunan, baik fisik maupun nonfisik yang berlandaskan nilai moral. Elit tidak serta merta harus membawa masyarakat pada hal-hal yang praktis semata. Hal ini karena pragmatisme masyarakat muncul atas sikap skeptis elit yang hanya melihat masyarakat sebagai obyek penderita. Kenapa disebut obyek penderita? Karena haknya disabutasi, kebebasan memilih dikebiri dan ruang dialektika dipenjara.
Sunaryo (2017: 44) dalam literaturnya Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen¸ “Sen mengungkapkan perlunya perlindung ruang pribadi (protected sphere) yang dilakukan secara kolektif (collective decision). Pentingnya jaminan perlindungan wilayah pribadi (personal domain) atau diistilahkan sebagai area yang dilindungi (protected sphere)”.
Pertanyaannya ialah apa yang dilindungi? Bagi penulis ialah kebebasan. Hal ini karena kebebasan kebanyakan terpenjara atas keputusan yang mengatasnamakan kolektif-collegial, terutama berhubungan langsung dengan persoalan politik (pilihan politik). Pilihan individu atas paksaan akan merusak mental dan stigma tentang pemilih “nonrasional”. Padahal sejatinya tidak demikian, karena rasional itu domainnya akal maka rmasyarakat ialah orang berakal. Kenapa harus terstigma hanya karena permainan elit dan sistim politik yang buruk.
Atas nama politik juga melihat proses (perjalanan) politik elit, kebanyakan dari kita melihat politik sebagai sentimen. Hal ini karena tidak mampu membedakan mana pilihan politik dan mana pilihan pribadi. Dinamika seperti ini telah mendarah daging dalam kehidupan berdemokrasi dan berbirokrasi. Ambillah contoh, bagaimana Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk dalam kabinet Presiden Jokowi (merangkul oposisi). Dan ini memberikan pesan bahwa moral lebih tinggi dari politik, jadi bukan tentang persamaan pilihan atau atas nama persatuan sehingga semua disatukan, padahal persatuan merupakan perbedaan itu sendiri. Sehingga tidak ada yang diberi stempel “tumbal politik” bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) antara netral dengan memilih atau ikut dalam arus politik menjadi pilihan. Pemilihan walikota ibarat hantu, karena yang ada ialah terror.
Daniel Dhakidae (2003: xxiv) dalam bukunya berjudul Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, mengungkapkan fascination merupakan: “sesuatu yang menarik perhatian dan pada makna aslinya mengandung dua arti yakni sesuatu yang lebih dari sekedar menarik perhatian karena sangat memukau. Namun ia juga memiliki arti “hantu”, karena ada obsesi tentang ketakutan”.
Ada ketakutan tentang dimana posisi mereka nanti pasca pemilihan, penguasa harusnya melihat pasca pemilihan tidak ada yang perlu mati dan ada yang harus tumbuh. Biarlah pertumbuhan dan kematian sebagai hal kodrati yang memberikan warna bagi kepemimpinan yang baru. Tak ada saling membunuh atasnama jabatan dan tim sukses karena kita memiliki akses yang sama, akses dalam bentuk apa? Antara bawahan dan atasan dan atara masyarakat dan pemimpinnya, bukan atasnama suku (politik identitas).
Banyak juga atas nama politik melahirkan politik identitas, untuk membuktikannya sangat mudah karena ini berhubungan dengan etnis. Corak politik seperti ini menggambarkan siklus jabatan hanya berputar pada kelompok etnis, lagi dan lagi karena atas nama politik. Posisi negara yang harusnya adil melekat kepada kepala daerah tidak berlaku karena negara kalah dengan kepentingan personal dan kelompok. Tawar menawar jabatan menjadi hal biasa karena semuanya sudah terbiasa. Kontra politik siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana menjadi budaya dalam sistem demokrasi di negeri ini.
Oleh karena itu, pemimpin dalam konteks pemerintahan bukan asal bijak sana dan bijak sini, sibuk membangun pencitraan ditengah mandetnya pembangunan dan rusaknya taman kota, yang menjadi aikon ‘Bahari Berkesan’ kini telah menua tanpa ada yang peduli.
Ternate Kota Bahari Bukan Kota Andalan?
Jika sedikit mengungkit tentang program dari periode ke periode kepemimpinan Walikota Ternate maka ada tanda yang dibicarakan. Bagi sarjana bahasa memang lihai dalam membaca tanda, dan mungkin itu menjadi jejak yang selalu dibanding-bandingkan masyarakat. Ketika Ternate dipimpin Alm Syamsir Andili, maka Ternate mengusung visi “Ternate Kota Madani”. Masih teringat dibenak saya selama duduk dibangku SMA, visi ini bukan tumbuh tanpa argumentasi dan menyampingkan literatur.
Ada moment ketika itu ada tim dari Kesbangpol yang datang di Kecamatan Moti bergandeng tangan dengan pemerintah Kecamatan untuk mensosialisasi visi Ternate Kota Madani. Dalam hal ini, wajar visi ini muncul karena kita dihadapkan dengan konflik berdarah tahun 1999-2000-an terutama status Ternate menjadi kota madya. Konflik lintas etnis yang sering terjadi. Disini jasa Alm sangat besar dalam membangun Ternate yang ramah dan majemuk. Keteladanan beliau adalah tidak ada pembunuhan karir bagi mereka yang besar dibawa beliau, mereka ditenteng untuk menjadi seorang leader dikemudian hari.
Kini beliau telah tiada tetapi kesaksian tentang beliau membentangi kecamatan terluar, mulai dari Batang Dua—kecamatan Moti. Alm telah meninggalkan tanda yang mudah dikenali atau “nonako” bagi masyarakat Ternate.
Selain Syamsir Andili Ternate juga dipimpin oleh seorang dermawan, siapa lagi kalau bukan Alm Burhan Abdurrahman. Kenapa dibilang dermawan karena sebagian harta dan kekuasaannya dipakai untuk menolong orang yang sulit secara ekonomi dalam membangun tempat tinggal. Apapun alasannya “Barifola” merupakan salah satu langkah “kemanusiaan” yang menggugah pikiran dan hati masyarakat Ternate, dan Mauluku Utara umumnya.
Burhan Abdurrahman hadir dengan visi “Bahari Berkesan” dan memiliki beragam tanda, misalnya berdirinya Bank BPRS Bahari Berkesan dan pasar Bahari Berkesan. Visi bahari menyadikan Ternate sebagai kota dengan karakteristik pariwisata maupun ekowisata. Bagi kawasan wisata dikembangkan demi untuk maslahat banyak orang, selain itu di bibir pantai pusat Kota Ternate disulap sebagai destinasi wisata bagi warga Ternate dan masyarakat di seberang Halmahera, apalagi kalau bukan Taman Nukila. Revitalisasi benteng di Kota Ternate sebagai upaya mengenang Ternate dimasa lalu (wisata sejarah) merupakan program prioritas di masa itu.
Mengutip Spillanes (1987:22) membagi Wisata yang terdiri atas 1) Wisata Pantai (marine tourism), merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum; 2) Wisata Etnik (etnik tourism), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
Bahari berkesan memotret sudut Kota Ternate yang tidak gersang, memberikan warna serta keindahan tersendiri bagi pengujung di luar Ternate. Burhan Abddurahman mengetahui bahwa keindahan senadi lebih dekat pada hati dan kelopak mata masyarakat Ternate. Kini kedua sosok di atas telah tiada, seolah-olah membawa semua keindahan masalalu, Ternate kemarin telah menua dan dimakan senja.
Kini Ternate dinahkodai oleh Tauhid Soleman, mestinya dapat mempertahankan “Bahari berkesan” melalui visi Ternate Andalan. Hal ini karena Ternate Andalan praksisnya belum dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Ternate kurang lebih satu periode kepemimpinan Tauhid Soleman terutama di kecamatan Moti, Hiri dan Batang Dua. Ternate seolah-olah kumuh karena penanganan sampah yang buruk, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mampu bersinergi dengan pemerintah.
Bahkan muncul kesan di dalam kepemimpinan beliau disharmonis antara Walikota dan Wakil Walikota menambah catatan buruk. Disharmonis tersebut kemungkinan menghambat visi Ternate Andalan. Belum lagi intervensi pihak-pihak terkait merusak visi Ternate Andalan di mata masyarakat. Perlu diingat bahwa Ternate Andalan bukan berarti yang diandalkan ialah satu entitas, satu kelompok almamater dan sejenisnya. Lantas apa yang harus diprioritas dalam Ternate Andalan? Kiranya walikota Ternate dapat menjawabnya sendiri…(*)
