Terkait Kepsek SMKN-1 Ternate, DPRD Provinsi Maluku Utara Angkat Bicara

TERNATE (kalesang) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Abdul Malik Silia, minta gubernur dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) tidak mencampuradukan kepentingan politik, dalam proses pengangkatan Nurjana Tahir Junus sebagai Kepala SMKN-1 Kota Ternate.

Berita Terkait: Gedung SMKN-1 Ternate Dipenuhi Spanduk Tolak Penetapan Kepsek Nurjana Junus

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan hanya menyoroti penetapan kepala sekolah yang dianggap sarat politik itu. Namun, ia juga menyoroti mutasi berapa guru di SMKN-1 Kota Ternate akibat mengkritik kebijakan Kepsek Nurjana Tahir beberapa waktu lalu.

Berita Terkini: Enam Nama Calon Kepala SMKN-1 Kota Ternate Diusulkan ke BKPSDM Malut

Anehnya, meski sudah ‘diistirahatkan’ sementara, karena didemo sebagian besar guru dan murid, hingga dinas pendidikan dan kebudayaan mengangkat pelaksana tugas, namun Nurjana kini kembali diaktifkan sebagai kepala sekolah SMKN-1 Ternate.

Hal ini menyulut kemarahan para guru. mereka mengancam 50 orang guru akan keluar dari skolah, jika Nurjana kembali sebagai Kepala SMKN-1 Kota Ternate defenitif.  Dewan guru lantas memasang spanduk penolakan di dinding sekolah.

“Gubernur dan BKPSDMD saat mengambil kebijakan di lembaga pendidikan harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan yang paling paling paham masalah teknis.”Ketus Sekrtaris PKB Maluku Utara ini.

Karena katanya, terkait dengan guru haram hukumnya dimutasi sembarangan, sebab didalamnya ada sertifikasi guru atau jam mengajar dan hal-hal teknis lainnya, apalagi hingga melakukan mutasi di wilayah struktural.

Jika intervensi politik sudah masuk dalam dunia pendidikan dan kesehatan tambah Malik, maka hal itu akan sangat merusak daerah. Makanya, ia mendesak pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pertimbangan teknis yang rasional ke gubernur dan BKPSDMD.

“Bagi guru SMKN-1 Kota Ternate yang sudah terlanjur dimutasi saya minta Dikbud kembalikan ke sekolah asal paling lama satu minggu. Pokoknya masalah SMKN-1 Kota Ternate harus secepatnya dituntaskan.”Ancam Malik, Sabtu (3/6/2023).

Ia juga meminta jika ada guru yang melakukan demonstrasi bisa dikomunikasikan agar tidak menganggu proses belajar mengajar di sekolah.

“Saya ingatkan pada dewan guru tetap bersabar, dan gubernur harus cepat mengambil langkah dan tidak diperbolehkan intervensi hal-hal teknis di sekolah.”Ujar Malik. (tr-02)

Reporter: Dedi Sero-Sero
Redaktur: Wawan Kurniawan