Pemilihan Kepala Desa di Morotai Segera Digelar, Dua Desa Pernah Bersengketa
Morotai, Kalesang – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di lima desa di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, segera digelar. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua. Kamis (23/4/2026).
Menurut Rusli, pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah desa yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dan tersebar di beberapa kecamatan.
“Pemilihan kepala desa akan segera kita agendakan. Saat ini mekanismenya masih dalam pembahasan, termasuk untuk pelaksanaan pemilihan ulang di beberapa desa,” ujar Rusli.
Ia menjelaskan, dari lima desa yang akan mengikuti Pilkades, dua di antaranya merupakan desa yang sebelumnya terlibat sengketa pada Pilkades tahun 2022, yakni Desa Seseli Jaya dan Desa Sabala.
Lebih lanjut, Rusli menegaskan bahwa mekanisme pemilihan akan mengacu pada ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui skema Pergantian Antar Waktu (PAW). Dalam skema ini, pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh seluruh masyarakat, melainkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama unsur perwakilan masyarakat.
“Pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Nantinya BPD bersama perwakilan unsur masyarakat sekitar 15 orang, yang mewakili RT dan unsur lainnya, akan bermusyawarah dan memilih kepala desa secara demokratis,” jelas Rusli.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pulau Morotai, Muzakir Sibua, menyebutkan desa-desa yang akan mengikuti Pilkades yakni Desa Sabala di Kecamatan Morotai Selatan, Desa Seseli Jaya dan Desa Sambiki Baru di Kecamatan Morotai Timur, serta Desa Tanjung Saleh di Kecamatan Morotai Utara.
Sedangkan Desa Loleo di Kecamatan Morotai Jaya belum akan mengikuti Pilkades dalam waktu dekat karena baru saja melaksanakan serah terima jabatan (sertijab).
“Selain dua desa yang bersengketa, ada juga desa yang kepala desanya meninggal dunia serta ada yang sudah diangkat menjadi PPPK di instansi lain,” pungkas Rusli.
