Pemprov Malut Gelar Rakor Daerah Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
SOFIFI (kalesang) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Koperasi dan UMKM menggelar rapat koordinasi (Rakor) Daerah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM).
Kegiatan tersebut belangsung di Aula Penginapan Yusmar Sofifi, Jln. Lintas Halmahera, Desa Barubadoe, Kota Tidore Kepulauan, Rabu (25/5/2022).
Dihadiri seluruh perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut).
Sambutan Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Malut, Sri Haryati Hatari menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka rangka pemulihan ekonomi secara nasional.
“Upaya pemerintah untuk memperbaiki fundamental perekonomian nasional terus dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugasnya.” Kata Haryati saat menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Malut.
Menurutnya, pemberdayaan Koperasi dan UMKM sangat berkaitkan dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan sebagian besar masyarakat.
Lebih lanjut, kebijakan yang berpihak terhadap Koperasi dan UMKM telah menjadi harapan masyarakat dengan bukti adanya dukungan dari semua sektor, baik masyarakat, pemerintah dan badan legislatif.
Oleh karena itu, selain pertumbuhan ekonomi diharapkan pembangunan ekonomi melalui Koperasi dan UMKM juga dapat memasuki babak kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
“Pemberdayaan Koperasi dan UMKM hari ini telah menemukan momentumnya, yakni ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan politik masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional dam domestik.” Papar Haryati.
“Seirama dengan visi pembangunan daerah yang diusung, yaitu Maluku Utara Sejahtera. Kemudian seiringan terjadinya perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agroindustri yang nanti diharapkan dapat meningkatkan produktifitas usaha serta investasi bagi koperasi dan UMKM.” Kata Haryati menambahkan.
Meski demikian, disadari bahwa ternyata masih banyak permasalahan Koperasi dan UMKM yang melilit, berupa belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk usaha mikro dan kecil.
“Oleh karena itu, melalui rakor tahun ini saya berharap ada lompatan besar untuk menghindari permasalahan yang terjadi dimasing-masing unit kerja, dan semoga rapat hari memberi manfaat bagi pemberdayaan koperasi san UMKM daerah dalam mendukung kinerja perekonomian kita.” Pungkasnya.(tr-08)