Tolak Kadis Ridwan Hasan, Pegawai Disnakertrans Malut Boikot Kantor

SOFIFI (kalesang) – Puluhan pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan aksi penolakan terhadap kembalinya Ridwan Putra Goal Hasan sebagai Kepala Dinas (Kadis) Disnakertrans.

Aksi penolakan itu ditunjukkan dengan mamboikot aktivitas perkantoran, Jumat (17/6/2022).

Amatan kalesang.id, sekira pukul 10.00 WIT, terpampang sejumlah spanduk mengelilingi kantor tersebut.

Diantara spanduk-spanduk itu bertuliskan “Kami Butuh Perubahan”. Spanduk lainnya bertuliskan, “Petisi Tolak Ridwan Sebagai Kadis”.

BACA JUGA: Ridwan Hasan Ancam Polisikan Oknum Pegawai Pencemar Nama Baik

Ada pula tertulis, “Pak Gubernur tolong selamatkan Disnakertrans dari orang rakus”.

Bahkan, tak ada satupun pegawai maupun honorer saat masih jam berkantor. Lebih lagi bendera merah putih tak berkibar meski bukan tanggal merah. 

Salah satu pegawai Disnakertrans Malut, berinisial SA alias Sirajuddin ketika ditemui wartawan mengaku, aksi penolakan ini menyangkut dengan manajemen kepemimpinan Kadis Ridwan yang dinilai tidak memuaskan.

“Gejolak ini dipicu oleh persoalan lama, dimana sebetulnya pegawai disnaker sudah punya persoalan dengan pak Ridwan. Persoalan ini berkaitan dengan kebijakan maupun situasi pak Ridwan saat memimpin yang sangat tidak memuaskan.” Ungkapnya kepada wartawan.

Menurut dia, pegawai di dinas tersebut mengaku lebih puas dengan masa kepemimpinan Plt. Kadis Nurlaila Muhammad. 

“Oleh karena itu kembalinya pak Kadis Ridwan memicu rasa tidak puas hingga menuai gerakan protes para pegawai.” Ujarnya.

Sirajuddin menegaskan, secara pribadi dirinya tidak ada permasalahan dengan Kadis Ridwan.

“Akan tetapi ada beberapa orang yang mungkin ada, dikarenakan ada indikasi ancaman yang keluar dari mulut pak kadis ketika dirinya hendak dikembalikan ke kantor.” Ungkapnya lagi.

Mewakili pegawai yang melakukan penolakan tersebut, Sirajuddin meminta Gubernur Malut agar mengevaluasi kepemimpinan Kadis Ridwan sebagaiman persoalan yang saat ini terjadi.

“Jangan seolah-olah milik barang pribadi Kepala Dinas. Seperti mobil dinas tiga buah (unit) dipakai sendiri oleh kadis bersama kerabatnya. Ini kan mobil dinas yang merupakan kendaraan operasional dinas. Bukan mobil kadis, apalagi kerabat kadis.” Ucapnya dengan nada kesal.

Sirajuddin juga menyebutkan, selama masa kepemimpinan Kadis Ridwan, delegasi kewenangan tugas dalam rangka membuat kegiatan bidang tidak merata.

“Karena setiap tugas pokok kantor tidak melibatkan bidang bersangkutan. Bahkan pegawai jarang hadir ke kantor lantaran datang tak punya pekerjaaan kantor. Hal inilah yang memicu gerakan protes para pegawai disnaker.” Tuturnya.

“Saya sendiri, di tahun 2021 itu setidaknya punya kegiatan, tetapi tahun itu saya lewati tanpa saya tau ada kegiatan apa di sana, sehingga ada orang yang datang di kantor hanya sebagai penonton bukan datang bekerja, inilah menjadi masalah.” Sambung Sirajuddin yang juga selaku Ketua Bidang (Kabid) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini. 

Ia menambahkan, pegawai yang turut andil dalam gerakan penolakan kembalinya Ridwan sebagai Kadis Nakertrans Malut diperkirakan mencapai 90% dari 88 pegawai di dinas tersebut.

“Jika kepemimpinannya baik-baik saja tentu tidak ada penolakan. Namun karena ada maka para pegawai lakukan hal ini. Sehingga pegawai meminta kepada Gubernur Malut untuk jangan lagi menempatkan Ridwan sebagai Kadis. Kemudian kedua pegawai berkomitmen meminta Pemprov untuk menginvestigasi agar dapat mencari tahu akar permasalahan dalam internal Disnakertrans.” Tandasnya.(tr-08)

 

 

Reporter: M. Rifdi Umasangadji

Redaktur: Zulfikar