Membaca Realitas

Polisi Diminta Proses Kasus Perdagangan Anak di Kepsul

TERNATE (Kalesang) – Praktisi Hukum Maharani Caroline soroti masalah anak di bawah umur yang dipekerjakan di tempat hiburan malam di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara.

Advokat perempuan itu mengatakan, meskipun anak di bawah umur sudah dipulangkan ke tempat asalnya, tetapi proses hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak harus dilakukan.

“Kepolisian harus melihat, yang melakukan itu adalah individu atau perusahaan, harus ditelusuri dan diproses hukum.” Kata Maharani, Rabu (26/10/2022).

Tentu, lanjutnya, empat orang anak di bawah umur yang baru dipulangkan tempat asalnya merupakan kasus trafficking. Harusnya ada perhatian khusus dari kepolisian, supaya tidak terjadi lagi.

“Proses hukum terhadap pelaku yang ikut terlibat juga harus mendapat perhatian dari kepolisian.” Tegasnya.

Baca Juga: Dipekerjakan di Tempat Hiburan Malam di Kepsul, Empat Anak di Bawah Umur Dipulangkan

Dari empat orang anak  itu, Maharani menambahkan, satu di antaranya bukan saja dimanfaatkan tenaganya untuk melayani tamu.

Tetapi, kata Maharani, ada juga kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh pemilik tempat hiburan malam tersebut.

“Maka dari itu, untuk masalah kekerasan juga harus proses.” Pintanya.

Harusnya, lanjut Maharani, anak-anak itu harus mendapat perlindungan. Diharapkan polisi serius tangani masalah ini, jangan hanya dipulangkan lalu proses hukum tidak berjalan.

“Ini masalah besar yang tidak boleh didiamkan.” Ujarnya.

Kasus Anak di Bawah Umur, Diduga Ada Ketelibatan Oknom Polisi

Sebelumnya, ada pengakuan dari seorang anak di bawah umur, yakni SM (15) saat ditemui kalesang.id, SM mengatakan, bahwa dia pernah lari dari tempat kerja karena tidak mampu.

Hanya saja, selang beberapa hari di Sanana, pemilik tempat hiburan malam, yaitu Alo menggunakan tenaga oknum polisi untuk mencari anak itu untuk dikembalikan ke Falabisahaya.

Baca Juga: Terkait Trafficking, Daurmala Desak Pemprov Malut Evaluasi Pemda Kepsul

Hal itu, Maharani menyampaikan, kalau memang ada dugaan oknum polisi yang terlibat dalam kasus anak di bawah umur, maka harus dicari tahu polisi tersebut dan diproses secara hukum.

“Oknum polisi ini juga dianggap terlibat tindak pidana trafficking, karena polisi itu ikut menjmeput dan dipaksa, kemudian dipekerjakan kembali. Kan polisi itu tahu kalau yang dilakukan adalah perbuatan yang melangar hukum.” Bebernya.

Sementara itu, Kapolsek Mangoli Barat, Iptu Abdurrahim Umaternate mengatakan, pihaknya terus mengawasi anak di bawah umur yang kerja di tempat hiburan malam.

Pada Senin (24/10/2022) kemarin, lanjutnya, pihaknya telah memulangkan sejumlah anak di bawah umur yang bekerja di Falabisahaya.

Kami juga sudah berhasil pulangkan anak di bawah umur yang kerja di tempat hiburan malam. Kami pastikan mereka harus sampai di kampung halamannya.” Kata Abdurrahim kepada kalesang.id, Selasa (25/10/2022).

Baca Juga: Nita, Perempuan 16 Tahun yang Dipekerjakan di Tempat Hiburan Malam di Kepsul 

Setelah memulangkan anak-anak itu, Abdurrahim pastikan sudah tidak ada lagi pekerja anak di bawah umur di tempat hiburan malam yang berada di Falabisahaya.

Pada intinya, kami tetap komitmen memulangkan mereka yang terindikasi anak di bawah umur. Saat ini kami terus mendata.” Pungkasnya.

Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Pada dasarnya, anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun. Pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana tercantum dalam pasal 185 ayat 1 dan pasal 187 ayat 1 UU ketenagakerjaan yaitu pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun atau denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.

Sanksi Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Menurut UU Perlindungan Anak
Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran pasal di atas yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

(red)

 

Editor: Junaidi Drakel