Akhir Tahun Anggaran, Mendagri Soroti Realiasasi APBD Provinsi Maluku Utara
TERNATE (kalesang) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti atau memberikan perhatian kepada sejumlah daerah termasuk Provinsi Maluku Utara terkait realisasi APBD tahun 2022.
Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri, Tito mengungkapkan, total realisasi pendapatan daerah per 23 Desember 2022 baru mencapai 90,60 persen. Padahal pada 2021, realisasi APBD per 31 Desember mampu mencapai 96,16 persen.
Tito membeberkan, data realisasi pendapatan sejumlah daerah per 23 Desember 2022 yang terbilang rendah di tingkat provinsi seperti Provinsi DKI Jakarta realisasi pendapatannya baru 79,82 persen, Maluku Utara 80,66 persen, Sulawesi Tengah 82,78 persen, Maluku 83,87 persen, dan Nusa Tenggara Barat 84,31 persen.
“Ini ada sesuatu masalah pasti ini.” Ucap Tito sebagaimana dilihat kalesang.id dalam situs resmi Kemendagri, Selasa (27/12/2022).
Tidak hanya pendapatan, Tito juga menyoroti realisasi belanja yang masih terbilang rendah. Hingga tanggal 23 Desember, kata dia, realisasi belanja APBD baru mencapai 78,29 persen. Padahal per 26 Desember 2022, realisasi APBN secara nasional telah mencapai 91,02 persen.
Provinsi Malut juga ikut masuk sebagai salah satu daerah dengan realisasi belanja rendah yakni dengan presentasi 67,42 persen, berdasarkan data per 23 Desember 2022.
Selain Malut, terdapat provinsi lain seperti Sulawesi Tengah 66,25 persen, Kalimantan Timur 69,49 persen, Kepulauan Bangka Belitung 73,47 persen, dan Papua 73,90 persen.
“Kemendagri sendiri sudah mencapai 98 persen realisasinya.” Kata Tito.
Di sisi lain, di tingkat daerah Halmahera Tengah (Halteng) juga ikut masuk sebagai salah satu kabupaten dengan realisasi pendapatan rendah dengan presentasi 63,68 persen.
Disusul kabupaten lain dengan realisasi belanja rendah, yakni Kabupaten Kepulauan Selayar 58,49 persen, Tambrauw 59,25 persen, Bondowoso 59,53 persen, Kepulauan Tanimbar 59,55 persen, dan Kotabaru 59,65 persen.
Kemudian, di tingkat kota dengan realisasi belanja rendah, yakni Kota Makassar 50,23 persen, Parepare 56,51 persen, Balikpapan 56,66 persen, Baubau 59,33 persen, dan Banjarmasin 61,60 persen.
Berdasarkan data yang dihimpun kalesang.id dari sisi APBD regional Provinsi Malut. Realisasi pendapatan daerah hingga November 2022 kemarin sebesar Rp10,34 Trilun atau 79,52 persen dari pagu anggaran.
Sementara belanja daerah Rp9,19 Triliun atau setara 65,16 persen dari pagu dan pembiayaan daerah sebesar Rp454,52 Miliar.
Akumulasi SiLPA yang dihasilkan sebesar Rp1,6 Triliun. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Malut sampai dengan November 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer mencapai 89,29 persen dari keseluruhan pendapatan APBD.
Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu ditingkatkan.
Jika lebih dirincikan, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) per 30 November 2022 adalah Rp1.353.12 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5.601,39 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1.625.89 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp921,2 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp95.74 miliar.
Realisasi belanja daerah sampai dengan akhir November 2022 masih terbilang rendah karena baru menyentuh angka 65,16 persen dari pagu dengan realisasi sebesar Rp9.195,75 Miliar. Realisasi tersebut sebagian besar disokong oleh belanja komponen belanja operasional.
Sejalan dengan itu, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab baru-baru ini berharap agar pemda melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi pendapatan dan menyusun strategi untuk meningkatkan PAD.
“Salah satu caranya dengan penguatan pemantauan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemda diharapkan segera melakukan akselerasi penyaluran belanja khususnya belanja modal.” Ujar Achmad.(m-01)
Reporter: Rahmat Akrim
Redaktur: Wawan Kurniawan
