Prevalensi Stunting di Kota Ternate Sebesar 17,7 Persen

 

TERNATE (kalesang) – Prevalensi stunting di Kota Ternate, Maluku Utara mencapai angka sebesar 17,7 persen. Ini diketahui berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022.

Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman mengatakan, sesuai dengan target nasional tahun 2024, dimana angka stunting mecapai 14 persen yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Ternate.

Tentu, lanjut Tauhid, hal ini masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menurunkan prevalensi stunting khususnya di Kota Ternate yang berada di angka sebesar 17,7 persen.

Baca Juga: Pilwako Ternate 2024, Syahril Radjak Berpeluang Didukung PKB

“Saya harap seluruh yang tergabung dalam TPPS, mampu berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara aktif dan koperatif dengan seluruh stakeholder terutama dengan TPPS Provinsi Maluku Utara.” Ucap Tauhid pada kegiatan Rakor Stunting di Red Corner Cafe, Kamis (23/2/2023).

Dengan demikian, kata dia, konvergensi intervensi terhadap sasaran prioritas dapat berjalan secara efektif mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ke tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan.

Jadi, lanjutnya, sebagai laporan kepada Kepala BKKBN Republik Indonesia dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting, Kota Ternate dalam dua tahun terakhir telah melakukan upaya penguatan komitmen pemerintah dengan dukungan regulasi kelembagaan.

Baca Juga: Perempuan Berlatar Notaris Ini Bangun Usaha Dapur Nona Jo di Ternate

Regulasi tersebut, lanjutnya, dalam bentuk Peraturan Walikota Ternate untuk Pencegahan Perkawinan Usia Dini serta Pendampingan Pranikah Bagi Remaja dan Calon Pengantin, dan penguatan kemitraan dalam Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

“Keterlibatan Walikota, Ketua TP. PKK Kota Ternate dan perangkat OPD, serta telah menetapkan 10 kelurahan menjadi lokus intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Tahun 2023.” Ungkapnya.

Untuk dukungan anggaran, ia menambahkan, selain bersumber dari APBD, DAK fisik dan non fisik juga disupport dengan anggaran DID untuk pembelanjaan sarana BKB KIT Stunting dan KIT Siap Nikah Anti Stunting.

“Terakhir, melalui Rakor hari ini, kami berharap akan semakin menguatkan kolaborasi semua pihak dalam melakukan intervensi untuk mengoptimalkan perannya, dalam upaya pencegahan dan penaganan stunting.” Pungkasnya.

 

Reporter: Rahmat Akrim

Redaktur: Junaidi Drakel