Pemerintah Pusat Kucurkan Rp62,8 Miliar untuk Sektor Pertanian di Maluku Utara
Secara Historis Pernah Dominasi Struktur Perekonomian di Maluku Utara
TERNATE (kalesang)– Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyatakan sejumlah sektor khususnya sektor pertanian di Maluku Utara menjadi potensi peluang investasi.
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Maluku Utara Achmad Syaiful Mujab mengatakan sektor pertanian di Maluku Utara menjadi sasaran berdasarkan tabel analisis Input/Output Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara tahun 2021, selain kehutanan dan perikanan untuk dikembangkan.
“Dikatakan sektor pertanian di Maluku Utara memenuhi penilaian karakteristik Indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan.”Ungkapnya, Senin (27/2/2023).
Selain memiliki karakteristik, Mujab menuturkan pada tahun 2022 sektor pertanian menjadi salah satu sektor andalan selain kehutanan dan perikanan, penyumbang 14,65 persen dari total Produk domestik regional bruto (PDRB) Maluku Utara. Dan menduduki urutan tertinggi ketiga setelah industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian.
“Berdasarkan data tersebut, bahwa sektor ini menjadi salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan karena secara historis pernah mendominasi struktur perekonomian di Maluku Utara.” Tuturnya.
Ia mengatakan, karakteristik petani di Maluku Utara lebih condong pada tanaman perkebunan dan sebagian tanaman pangan. Data tersebut dikuatkan dengan hasil sensus pertanian dari BPS yakni komoditas unggulan di seluruh kabupaten/kota adalah kelapa, cengkeh, pala, dan kakao.
Ia merinci, untuk komoditas kelapa menjadi komoditas yang paling banyak dihasilkan di 6 kabupaten yaitu Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula.
“Komoditas-komoditas tersebut bahkan memiliki kontribusi yang cukup signifikan di level nasional.” Ucapnya.
Untuk mendukung peluang tersebut, ia mengaku terdapat beberapa dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk fiskal serta pemberian bantuan kepada para petani dan nelayan.
“Dari pemerintah pusat sendiri untuk Kementerian Pertanian Rp62,8 miliar dan kementerian kelautan dan perikanan Rp23,78 miliar. Sedangkan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa benih tanaman kepada masyarakat seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Pulau Morotai yang membagikan bibit kelapa kepada kelompok tani.” Tandasnya.
Reporter: Sitti Muthmainnah
Redaktur: Wawan Kurniawan