SOFIFI (kalesang) – Status Sofifi menjadi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara sampai saat ini hanya sebatas wacana. Menyusul, isu mekarnya Sofifi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedari dulu didengungkan belum mendapat kejelasan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Alien Mus mengatakan, untuk membangun suatu daerah memang harus ada komunikasi antar kepala daerah.
“Kan kalau Sofifi, daerahnya masuk di Tidore Kepulauan. Bagaimana komunikasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.” Kata Alien, Senin (15/5/2023).
Baca Juga: Pendaftaran Ditutup, Ini 2 Parpol yang Tidak Ikut Pemilu di Tidore
Masalah pemekaran Sofifi, lanjut mantan Ketua DDPRD Maluku Utara itu, pernah ia cek. Menurutnya, hal tersebut ternyata tidak ada sinkronisasi dan persetujuan bersama antara Pemprov Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Saya pernah ketemu pimpinan Komisi II dan itu yang saya dapatkan. Inilah yang saya bilang komunikasi.” Ungkap Alien.
Menurutnya, pemekaran Sofifi tidak bisa disebut sebagai gagalnya Abdul Gani Kasuba (AGK). Sebab, kata dia, AGK juga bisa sukses di bidang lain, di mana kegagalan itu tidak bisa dikategorikan keseluruhan.
“Tidak bisa dibilang gagal, mungkin beliau (AGK) sukses di bidang lain. Sekarang kita sudah memilih beliau jadi gubernur, dan AGK adalah representasi dari Maluku Utara.” Ujarnya.
Baca Juga: Besok, Hari Jadi Sula yang ke-20 Diseminarkan
Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud baru-baru ini menyampaikan, bahwa Maluku Utara hampir sering dikunjungi petinggi di Indonesia, namun tidak ada kesan apa-apa.
Saat kunjungan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin ke Maluku Utara, kata dia, Gubernur AGK menyampaikan dan meminta secara lisan bahwa Sofifi didefenitifkan.
“Jadi kita ini cuma dikunjungi, kemudian pulang, tapi tidak ada aspirasi apa-apa.” Katanya belum lama ini.
Reporter: Rahmat Akrim
Redaktur: Junaidi Drakel
