TERNATE (kalesang) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian ingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Tito menyampaikan, upaya tersebut perlu dilakukan agar kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di daerah terpenuhi.
Ia mengimbau kepada Pemda agar melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri untuk membahas NPHD lebih lanjut.
“Termasuk juga menghitung kebutuhan dari perangkat daerah masing-masing untuk menyelenggarakan Pilkada.” Kata Tito di situs resmi Mendagri yang dikutip pada Jumat (17/11/2023).
Ia menambahkan, berdasarkan aturan mengenai NPHD sudah ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah.
Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa alokasi anggaran Pilkada 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024.
“Dari total dana hibah yang disepakati bersama, sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.” Katanya.
“Sesuai dengan SE yang sudah kami sampaikan, 40 persen dari kebutuhan KPU, Bawaslu, Polri-TNI, Itu dianggarkan diambil dari APBD TA 2023, 40 persen, dan sisa 60 persennya diambil dari APBD TA 2024.” Sambung Tito mengakhiri.
Reporter: Rahmat Akrim
Redaktur: Junaidi Drakel
