TERNATE (kalesang) – Polda Maluku Utara menggelar apel pasukan Operasi Mantap Praja Kie Raha 2024-2025 di Lapangan Ngaralamo Salero. Ini dilakukan untuk keberlangsungan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, (11/09/2024)
Apel gelar pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko yang diwakili Brigjen Pol Stephen M. Napiun bersama Danrem 152/Babullah Brigjen Inf. Enoh Solehudin
Stephen dalam kesempatannya menyampaikan, apel gelar pasukan ini merupakan bagian penting dari persiapan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan dalam pengamanan Pilkada pada bulan November mendatang.
“Diharapkan Pilkada ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, serta menjadi bukti kualitas demokrasi di Maluku Utara dan penentu masa depan provinsi serta kabupaten/kota di dalamnya. Pilkada ini dimulai sejak tahapan pertama pada 24 Agustus 2024 dan pemungutan suara 27 November.” Ucapnya.
BACA JUGA: Polda Maluku Utara Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem
Stephen mengungkapkan, pemilihan kali ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik khas, karena untuk pertama kalinya Pilkada serentak dilaksanakan pada bulan dan tahun yang sama. Hal ini menuntut kompetisi ketat antara calon gubernur, bupati, dan walikota.
“Dalam konteks keamanan, intensitas kegiatan politik yang tinggi berpotensi menimbulkan kerawanan, seperti pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, serta penyebaran hoax dan hate speech.” Ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Stephen, Polri bersama TNI dan stakeholders terkait akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Mantap Praja Kie Raha 2024-2025 yang berlangsung selama 385 hari. Operasi ini terbagi dalam tiga tahap yakni, pra operasi selama 53 hari, pelaksanaan operasi selama 240 hari, dan pasca operasi selama 92 hari.
Operasi ini melibatkan 3.823 personel dari Polda dan Polres jajaran, serta 645 personel dari TNI. Fokus dari operasi ini adalah kegiatan preemptif dan preventif, didukung oleh kegiatan intelijen, penegakan hukum, dan Humas melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian di tingkat daerah dan Polres.
“Jadi pentingnya penguatan solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri, penjagaan netralitas Polri, deteksi dini, serta dorongan untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses Pilkada.” Tandasnya.
Reporter: Djuanda
Editor: Redaksi