Inflasi Maluku Utara Terkendali, TPID–TP2DD Perkuat Sinergi Jelang Nataru
Sofifi,Kalesang – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) sebagai bentuk penguatan sinergi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Selasa (25/11/2025).
HLM dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara. Turut mendampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Dwi Putra Indrawan, Sekda Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si, serta Kepala Biro Perekonomian Suryanto Andili.
Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Timur, perwakilan bupati/wali kota se-Maluku Utara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, instansi vertikal, serta seluruh OPD terkait.
Dalam HLM tersebut, terdapat empat agenda utama yang dibahas, yakni perkembangan inflasi terkini, penajaman Road Map TPID, kesiapan pasokan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Kepala Perwakilan BI Maluku Utara memaparkan bahwa hingga Oktober 2025, inflasi Maluku Utara masih terjaga di angka 0,44 persen (year to date) dan 1,18 persen (year on year). Capaian ini menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan inflasi terendah keempat secara nasional.
Kondisi tersebut, kata dia, merupakan hasil sinergi erat TPID provinsi dan kabupaten/kota melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Selain itu, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkelanjutan turut menopang stabilitas harga.
BI memproyeksikan inflasi Maluku Utara hingga akhir tahun tetap berada dalam target nasional 2,5±1 persen dengan pasokan pangan yang masih terjaga.
Empat Langkah Penguatan Ketahanan Pangan
Selain penajaman Road Map TPID 2025–2027, HLM juga menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pertama, pelaksanaan kerja sama antar daerah guna mengamankan pasokan, khususnya menjelang Nataru.
Kedua, penguatan produksi hortikultura melalui pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah.
Ketiga, penguatan sektor perikanan melalui peningkatan produktivitas tangkap, penyediaan keramba ikan laut, serta optimalisasi cold storage dan Unit Pengolahan Ikan. Keempat, penguatan akses logistik dan pembiayaan melalui penambahan rute tol laut, subsidi ongkos angkut, serta pemanfaatan pembiayaan KUR bagi petani dan nelayan.
Dalam aspek digitalisasi, optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terus didorong, disertai peningkatan literasi digital masyarakat dan pemanfaatan digitalisasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga terus dioptimalkan.
Saat ini, sebanyak 10 pemerintah daerah di Maluku Utara telah berada pada kategori daerah digital dengan infrastruktur yang terus berkembang. Capaian tersebut mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat.
Gubernur Sherly Tjoanda dalam arahannya menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang Nataru agar stabilitas harga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ia juga meminta agar program Gerakan Pangan Murah terus dilanjutkan di seluruh kabupaten/kota.
“Seluruh pemerintah daerah harus meningkatkan produksi pangan melalui gerakan menanam bersama masyarakat, menggelar pasar murah dan operasi pasar secara berkala, serta bersinergi dengan BI untuk mengamankan pasokan, khususnya komoditas barito (bawang, rica, tomat) dari wilayah produsen terdekat seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Makassar,” tegas Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan langkah preventif untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Menurutnya, stabilitas harga di Kota Ternate sangat menentukan stabilitas inflasi provinsi secara keseluruhan.
Tak hanya itu, Gubernur mendorong percepatan digitalisasi di seluruh SKPD mulai Januari 2026, termasuk penggunaan KKPD dan peningkatan literasi digital sumber daya manusia yang dinilai masih tertinggal dibanding provinsi lain di kawasan timur Indonesia.
“Seluruh OPD, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi tanpa ego sektoral agar harga tetap stabil selama Nataru dan perekonomian Maluku Utara terus terjaga,” pungkasnya.
