TERNATE, Kalesang – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memfasilitasi nelayan di Kota Ternate untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna pengadaan armada tangkap. Fasilitasi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan audiensi bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jumat (6/2/2026).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengatakan program ini menyasar nelayan yang selama ini belum memiliki bodi kapal maupun mesin sendiri. Melalui skema KUR, nelayan diberikan kesempatan memperoleh pembiayaan bodi kapal secara mandiri dengan dukungan perbankan.
“Kita fasilitasi nelayan Kota Ternate, khususnya yang belum memiliki bodi kapal dan mesin, untuk berdiskusi langsung dengan BRI. Mereka mendapat penjelasan bagaimana memanfaatkan KUR untuk pengadaan bodi kapal,” ujar Sherly.
Sherly menjelaskan, program tersebut dirancang dengan pola kolaborasi pembiayaan antara nelayan dan pemerintah daerah. Nelayan yang berhasil memperoleh pembiayaan bodi kapal melalui KUR akan mendapatkan bantuan mesin secara gratis dari Pemprov Malut.
“Kalau bodi kapalnya dibiayai lewat KUR, maka Pemprov akan membantu mesinnya. Jadi bebannya kita bagi bersama,” jelas mantan Ketua TP-PKK Kabupaten Pulau Morotai itu.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Pemprov Malut juga menghadirkan penyedia alat mesin kelautan seperti Yamaha dan Suzuki. Para nelayan diberikan edukasi terkait spesifikasi mesin, mulai dari kapasitas 6 PK, 15 PK, hingga 20 PK, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Terkait jumlah nelayan yang akan menerima fasilitas tersebut, Sherly mengaku belum dapat memastikan angka pasti. Pasalnya, proses pendaftaran dan verifikasi oleh pihak perbankan masih berjalan.
“Belum tahu berapa yang terealisasi karena ini baru sosialisasi. Masih ada proses pendaftaran dan verifikasi, termasuk BI Checking. Mungkin satu minggu ke depan baru bisa diketahui berapa yang disetujui,” katanya.
Sherly juga menyinggung data sekitar 36.000 nelayan di Maluku Utara yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Ia mengakui, kemampuan fiskal daerah sangat terbatas apabila hanya mengandalkan skema bantuan hibah murni.
“Tahun lalu kita hanya mampu membagikan 220 kapal. Kalau pola hibah ini terus dilakukan, dalam lima tahun masa jabatan kami, paling hanya bisa menjangkau sekitar 1.000 nelayan,” ungkapnya.
Karena itu, Pemprov Malut memilih memperluas akses pembiayaan melalui kerja sama dengan BRI agar nelayan dapat segera mandiri dan memiliki armada tangkap sendiri.
“Tidak mungkin kita memberi hibah kepada 36.000 nelayan sekaligus. Maka dari itu, kita gandeng BRI lewat KUR agar nelayan yang belum punya bodi kapal punya kesempatan untuk bangkit dan mandiri,” pungkas Sherly.
Reporter: Nur Imaniar Naraya
Editor : Yunita Kaunar
